Wartalive.co.id – Sumatera Utara sejak lama dikenal sebagai wilayah yang heterogen, dihuni oleh berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup berdampingan secara damai. Tradisi saling asah, asih dan asuh telah mengakar kuat dalam budaya masyarakatnya.
Kota Medan sebagai Ibu Kota Provinsi menjadi magnet migrasi karena faktor pendidikan, pekerjaan, perkawinan, hingga alasan ekonomi. Para perantau pun datang dan turut mengisi berbagai sektor kehidupan, terutama birokrasi.
Menurut penelitian Usman Pelly, etnis Mandailing-Angkola memiliki misi budaya yang kuat dalam birokrasi dan institusi aparat seperti TNI dan Polri.
Baca Juga : Babinsa Koramil 05/Midai Ajak Warga Air Kumpai Perkuat Kerukunan dan Kebersamaan Lewat Komsos
Hal ini berbeda dengan kelompok Minangkabau, yang lebih dominan dalam sektor kewirausahaan. Tradisi migrasi ini turut membawa identitas kebudayaan yang kemudian diadaptasikan dengan damai di perantauan.
Strategi kebudayaan ini telah membuahkan hasil sejak era Gubernur Marahalim Harahap dan Raja Inal Siregar, yang memunculkan gerakan Marsipature Hutana Be (Martabe).
Masa itu sering disebut sebagai era politik birokrasi yang kuat dengan dominasi marga dari wilayah Tapanuli Selatan, seperti Harahap, Siregar, Nasution, dan Lubis.
Kebangkitan identitas marga di perantauan menjadi simbol kesadaran budaya dan kekerabatan yang memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya melalui birokrasi berbasis nilai lokal.
Nama-nama besar seperti alm. Efendy Nasution, atau Pendi Keling, pendiri Pemuda Pancasila di Sumut, menunjukkan bagaimana tokoh Mandailing mampu berbaur dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan lintas sektor.
Harmoni sosial di Sumut juga diperkuat oleh sistem kekerabatan lokal seperti Dalihan Natolu, yang telah menjadi fondasi perekat antar etnis dan agama.
Tokoh-tokoh lintas etnis dan agama dari Mandailing dan Angkola berperan aktif dalam organisasi seperti FKUB, FORKALA, MUI, dan UIN Sumatera Utara.
Salah satunya adalah Prof. Ridwan Lubis, yang turut membidani lahirnya FKUB dan program “Medan Bestari” untuk mendorong kolaborasi dan kerukunan sosial.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, Sumatera Utara terus bergerak menuju model pemerintahan kolaboratif.
Figur Bobby dinilai mampu merekatkan berbagai elemen etnis dalam bingkai persatuan, dan menjadikan Sumut sebagai barometer Indonesia dalam harmoni sosial.
Sebagai Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution membuka harapan baru akan pemerataan pembangunan ke wilayah lainnya seperti Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) dan Kepulauan Nias dan kunjungan Bobby Nasution ke daerah-daerah tertinggal menegaskan komitmen tersebut.
Percepatan pembangunan di era kepemimpinan Bobby tidak hanya fokus pada infrastruktur dan lapangan kerja, tetapi juga mendengarkan aspirasi ulama dan tokoh adat dari Mandailing.
Kekayaan alam Sumut, khususnya tambang emas di Mandailing dan Tapsel, menjadi tantangan sekaligus peluang. Pertanyaan publik seputar keadilan bagi hasil. Apakah cukup dengan pembagian 70% untuk Provinsi dan 30% untuk Kabupaten, ini masih menjadi isu krusial.
Lihat Juga : Babinsa Hadiri Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sabang Barat Midai
Diharapkan kepemimpinan Bobby Nasution ke depan dapat membawa inovasi di sektor BUMD baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten demi kemakmuran rakyat.
Sumatera Utara membutuhkan pemimpin yang tidak hanya pro rakyat, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial-budaya dan cerdas dalam mengelola sumber daya untuk kemajuan bersama.
Penulis : Dr. Suheri Harahap, M.Si, Dosen UIN Sumut
