Wartalive.co.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR)
Pascabencana Sumatra terus mendorong percepatan pemulihan sektor
pertanian di Aceh. Hingga 27 Juli 2026, realisasi keuangan kegiatan
Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian di
Aceh mencapai Rp231,27 miliar atau 44,9 persen dari total pagu Rp515,22
miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk optimasi lahan terdampak bencana,
rehabilitasi sawah, pembangunan infrastruktur irigasi, dan jalan usaha
tani. Program itu diarahkan untuk mengembalikan produktivitas lahan
sekaligus membantu petani kembali memperoleh penghasilan setelah banjir
besar pada akhir November 2025.
Secara lebih luas, Pemerintah Aceh menyatakan Kementerian Pertanian
mengalokasikan dukungan sekitar Rp2,5 triliun bagi pemulihan lahan
pertanian dan perkebunan terdampak. Dukungan tersebut merupakan tindak
lanjut atas usulan Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten dan kota
terdampak bencana kepada Kementan.
Baca Juga : Tambahan TKD Gerakkan 42 Kegiatan Pemulihan Permanen Lhokseumawe
Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengapresiasi dukungan tersebut dan meminta
seluruh perangkat daerah memastikan anggaran digunakan secara maksimal
serta tepat sasaran. “Mualem berterima kasih kepada Menteri Pertanian
Andi Amran Sulaiman. Saya harap anggaran ini dimanfaatkan secara
maksimal untuk pemulihan sawah dan kebun,” kata Juru Bicara Pemerintah
Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Senin (27/7/2026).
Berdasarkan data Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi pada akhir
2025 mengakibatkan sekitar 57.485 hektare sawah mengalami kerusakan.
Proses optimalisasi dilaporkan telah berjalan pada areal seluas 40.852
hektare. Sementara itu, lahan perkebunan terdampak mencapai 60.438
hektare, dengan penanganan pemulihan telah dilakukan pada sekitar 40.418
hektare.
Dalam kegiatan optimasi lahan sawah rusak ringan, pemerintah menyiapkan
Rp155,66 miliar dengan realisasi Rp77,72 miliar atau 49,93 persen.
Survei, investigasi, dan desain telah terealisasi secara fisik pada
23.778 hektare dari sasaran 27.071 hektare di 16 kabupaten dan kota.
Konstruksi optimasi lahan telah berjalan pada 3.309 hektare, sedangkan
pengolahan lahan terealisasi pada 360 hektare.
Untuk rehabilitasi sawah rusak sedang, pagu yang disiapkan mencapai
Rp200,42 miliar dengan realisasi Rp64,54 miliar atau 32 persen. Tahap
perencanaan pada 4.393 hektare telah selesai seluruhnya, sementara
konstruksi rehabilitasi juga tercatat selesai pada areal seluas 4.393
hektare. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama pemerintah daerah,
kelompok tani, perguruan tinggi, dan TNI.
Pemulihan turut diperkuat melalui pembangunan 1.135 unit infrastruktur
irigasi dengan pagu Rp147,48 miliar. Hingga 27 Juli 2026, realisasi
keuangannya mencapai Rp85,05 miliar atau 57,7 persen. Program ini
mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45
bangunan konservasi, dan 300 unit jaringan irigasi tersier.
Di antara program irigasi tersebut, jaringan irigasi tersier mencatat
realisasi keuangan tertinggi sebesar 78 persen atau Rp23,5 miliar dari
pagu Rp30 miliar. Irigasi perpompaan terealisasi Rp52,17 miliar atau
53,2 persen, irigasi perpipaan Rp7,07 miliar atau 50 persen, dan
bangunan konservasi Rp2,30 miliar atau 43 persen.
Lihat Juga : DPRD Sumut Sambut Gagasan FWD, Babak Baru Penguatan Diseminasi Informasi untuk Publik
Pemerintah juga menyiapkan Rp11,66 miliar untuk pembangunan 106 unit
jalan usaha tani di 13 kabupaten dan kota. Realisasi keuangannya
mencapai Rp3,96 miliar atau 34 persen, dengan realisasi fisik tercatat
sebanyak 26 unit. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk mempermudah
petani mengangkut sarana produksi dan hasil panen.
Pemulihan pertanian menjadi bagian penting dari upaya menggerakkan
kembali ekonomi masyarakat Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Aceh, sekitar 38 hingga 41 persen penduduk yang bekerja menggantungkan
mata pencaharian pada sektor pertanian, sementara kontribusinya terhadap
perekonomian Aceh mencapai lebih dari 30 persen.(Satgas PRR)

