Wartalive.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Hal itu disampaikan Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, dihadiri sejumlah Kepala Badan, Wakil Menteri dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih.
Menteri Nusron turut didampingi sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN.
Baca Juga: Mustahik Baznas Tapsel Panen Ikan dan Cabai, Bupati Dorong Kemandirian Ekonomi
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan seluruhnya, pencabutan sebagian, hingga tidak diperpanjang atau diperbarui.
” Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia dan Singapura, ” ujar Nusron.
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima kelompok berdasarkan tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi masing-masing HGU.
Kelompok pertama, HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, serta PT SKM dengan dua bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
HGU perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 dan dipastikan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali.
Sementara itu, kelompok ketiga mencakup PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.
Ketiga perusahaan tersebut belum memiliki HGU yang terbit sehingga tidak akan diberikan HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Untuk itu, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut.
Pada kelompok keempat, pemerintah menetapkan pencabutan sebagian HGU terhadap PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki luas lahan 1.510,2639 hektare.
Keputusan tersebut mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak lebih dari 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Adapun kelompok kelima mencakup tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut terkait kemungkinan pencabutan HGU, baik sebagian maupun seluruhnya. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data dan memperoleh dasar yang kuat sebelum pemerintah mengambil keputusan administratif terhadap hak atas tanah perusahaan-perusahaan tersebut.
Nusron menegaskan, setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Lihat Juga: Srifitrah Munawaroh Serap Aspirasi Warga Sidangkal dan Padangmatinggi
Penanganan kasus ini mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Selain itu, proses tersebut juga merujuk pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Ia menjelaskan, proses penanganan telah melalui tahapan pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“ Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera, ” ungkap Nusron.(Wan)

