Wartalive.co.id, ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan melakui Wakil Bupati (Wabup) Asahan, Rianto, S.H., M.A.P. berkomitmen mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan memperbanyak jenis layanan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Asahan.
Dukungan itu, disampaikan Wabup Rianto usai mengikuti kegiatan Optimalisasi Peran Mall Pelayanan Publik (MPP) dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana yang dihadiri Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumut), Kamis (12/11/2026) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Medan.
Menurutnya, keberadaan MPP merupakan langkah strategis dalam menghadirkan pelayanan publik yang terintegrasi, efektif, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi Mall Pelayanan Publik dengan penambahan jenis layanan dan penguatan koordinasi serta kualitas layanan yang optimal,” ujarnya.
Baca Juga: Buka KPDK Pramuka Asahan Tahun 2026, Wabup Tekankan Penguatan Kapasitas dan Solidaritas Kader
Rianto menyampaikan, saat ini Kabupaten Asahan menjadi salah satu dari 8 daerah di Sumatera Utara yang telah memiliki MPP aktif.
“Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang harus kita jaga.
Kita ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tidak berbelit-belit,”
tambahnya.
Melalui kegiatan ini, kita juga mendapatkan penguatan dan arahan agar MPP tidak hanya menjadi tempat pelayanan administrasi, tetapi benar-benar menjadi pusat pelayanan terpadu yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi pemulihan pascabencana.
“Ke depan, kita akan terus mendorong peningkatan kualitas, penambahan jenis layanan, serta penguatan koordinasi antarinstansi agar MPP Kabupaten Asahan semakin optimal.
Prinsipnya, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan dan kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pada kegiatan itu, Gubsu M. Bobby Afif Nasution, S.E., M.M. menyampaikan, pemulihan pelayanan publik pascabencana menjadi salah satu tantangan terbesar pemerintah daerah.
Upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur, tetapi juga memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya.
Gubsu mengungkapkan, bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru 8 daerah yang memiliki MPP aktif, yaitu Kabupaten Asahan, Simalungun, Batubara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Kota Tebing Tinggi, Medan, dan Pematangsiantar.
Lihat Juga: Wabup Asahan Buka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI
Gubsu mendorong seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak jenis layanan di MPP, sekaligus mengajak daerah yang belum memilikinya agar segera membangun MPP.
Sementara, Wakil Menteri (Wamen) PANRB RI, Komjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si. mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kerja keras jajaran Pemerintah Daerah dalam menangani dampak bencana.
Wamen menegaskan, bahwa bencana dapat mengganggu keberlangsungan pelayanan publik, sehingga kehadiran pemerintah dalam memastikan pelayanan kembali normal sangat dibutuhkan masyarakat.
MPP merupakan wajah birokrasi sekaligus wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas.
Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah. (Harpen).

