Thursday, November 19, 2026

Pemkab Asahan Gelar Rapat Revisi UU Pemda Bersama Anggota DPR RI dan Staf Ahli Gubsu

Baca Juga

Wartalive.co.id, ASAHAN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Asahan menggelar rapat bersama Anggota DPRI,
Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, dan Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Kamis (29/10/2026) di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Rapat juga dihadiri Ketua DPRD Asahan, para Asisten, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Sekda Kota Tanjungbalai membahas Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Ketua DPRD Asahan.

- Advertisement -

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si. menegaskan pentingnya sinergi antarpemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Wakil Bupati Tapsel JSR Dorong Konektivitas Aek Bilah hingga Simpang Tandosan

Kolaborasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bupati juga menekankan pentingnya penyelarasan program pembangunan, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan agar kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane menyampaikan, tujuh pokok pikiran Pemprov Sumut untuk revisi UU Pemerintahan Daerah, meliputi kejelasan kewenangan, penguatan peran gubernur, keselarasan sumber daya, kelembagaan adaptif, kerja sama antardaerah, pemerataan pelayanan publik, serta pengawasan terintegrasi.

Sementara, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Dra. Imelda, M.AP., mengatakan, revisi diperlukan untuk menjawab dinamika politik, efisiensi anggaran, pelaksanaan program prioritas nasional, penanggulangan bencana, dan transformasi digital.

“Forum ini menjadi wadah menghimpun masukan agar regulasi lebih adaptif, memberikan kepastian kewenangan, serta membuka ruang inovasi daerah,” ujarnya.

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung
sangat berharap turut memperkuat pembahasan dari perspektif legislatif, khususnya terkait pembagian kewenangan dan hubungan pemerintah pusat dengan daerah, sehingga revisi undang-undang dapat menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai wilayah.

Diharapkan terhimpun rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif untuk memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (Harpen).

Warta Terbaru

Peduli Keselamatan Pengendara di Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Tapsel Turun Tangan Tambal Jalan Rusak di Sipirok

Wartalive.co.id, TAPANULI SELATAN – Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas)...

Artikel Menarik Lainnya