Wartalive.co.id, TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, mendesak percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan penyelesaian Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia meminta persoalan koordinasi lintas Kementerian, kepastian status dan pemanfaatan lahan, serta lambatnya progres pembangunan segera dituntaskan agar warga tidak terus menunggu kepastian tempat tinggal.
Desakan tersebut disampaikan Gus Irawan dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana, khususnya pembangunan Huntap di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, berlangsung di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (9/10/2026).
Baca Juga: Baznas Tapsel Berdayakan Petani Bulu Mario Lewat Bantuan Pertanian
Dalam rapat yang melibatkan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (PRRP), Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota tersebut, Gus Irawan menegaskan bahwa evaluasi harus berfokus pada persoalan nyata di lapangan dan menghasilkan solusi konkret.
“ Monitoring dan evaluasi seharusnya membahas apa yang ditemukan di lapangan, apa kendalanya, kemudian kita cari jalan keluarnya. Jangan sampai rapat hanya membahas koordinasi dan dasar hukum, sementara persoalan di lapangan belum selesai, ” tegasnya.
Menurut Gus Irawan, salah satu kendala mendasar pembangunan Huntap di Tapsel adalah belum sinkronnya koordinasi dan prosedur pemanfaatan lahan.
Persoalan perizinan yang berkaitan dengan pengalihan aset Barang Milik Negara (BMN) dinilai berpotensi memperlambat pembangunan, sementara kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak semakin mendesak.
Ia menegaskan, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan hukum tetap harus dipenuhi. Namun, proses tersebut tidak boleh menjadi alasan berlarut-larutnya pembangunan yang telah ditargetkan selesai dalam waktu tertentu.
“ Ini yang harus segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan administrasi dan koordinasi membuat pembangunan di lapangan terhambat. Masyarakat membutuhkan rumah, sedangkan kita juga dibatasi waktu dan anggaran tahun berjalan, ” ujarnya.
Gus Irawan meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan teknis, tetapi segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan.
” Jika kendala tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, ia menilai diperlukan intervensi pemerintah pusat, ” tegasnya.
Dalam pemaparannya, Gus Irawan juga menyoroti ketimpangan progres sejumlah paket pembangunan Huntap di Tapsel.
Lihat Juga: GRANAT Desak Jaksa dan Hakim Beri Efek Jera bagi Pengedar Narkoba
Pembangunan yang melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta pihak terkait dinilai masih membutuhkan percepatan.
Di sisi lain, pembangunan Huntap yang didukung Yayasan Buddha Tzu Chi telah menunjukkan progres lebih baik.
Sejumlah hunian yang dibangun melalui dukungan tersebut dilaporkan telah rampung dan ditempati warga terdampak bencana.
Gus Irawan mengapresiasi kontribusi berbagai pihak, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dalam membantu penyediaan hunian bagi masyarakat Tapsel.
Menurutnya, dukungan tersebut harus diperkuat melalui kolaborasi yang efektif antar lembaga agar pembangunan berjalan selaras dan tidak terhambat persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan bersama.
Ia juga meminta kejelasan mengenai alokasi dan realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi untuk Tapsel.
Pemerintah daerah membutuhkan data terperinci mengenai besaran anggaran, paket pekerjaan, progres fisik dan keuangan, serta pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.
“ Kalau datanya jelas, kita bisa mengejar dan mengawal pelaksanaannya. Kita ingin tahu berapa yang dialokasikan untuk Tapsel, apa kegiatannya, bagaimana progresnya, dan apa kendala yang harus segera diselesaikan, ” katanya.
Ia menekankan, percepatan pembangunan harus disertai kepastian jadwal penyelesaian agar rumah yang dibangun dapat segera diserahterimakan dan ditempati masyarakat.
Selain pembangunan Huntap, Gus Irawan juga menyoroti nasib masyarakat yang masih menunggu kepastian hunian sementara maupun penyelesaian rumah permanen mereka.
Ia menyebutkan, pembayaran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak di Tapsel telah diselesaikan untuk satu tahap pada Februari 2026, sesuai periode pembayaran yang ditetapkan.
Namun, warga kembali mempertanyakan kelanjutan bantuan tersebut karena rumah pengganti mereka belum seluruhnya rampung.
“ DTH sudah kami selesaikan pada Februari. Sekarang masyarakat bertanya lagi, kapan rumahnya selesai dan bagaimana kepastian mereka selanjutnya. Ini harus dijelaskan dengan terang agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kepastian, ” ungkapnya.
Gus Irawan berharap pemerintah pusat dan Satgas PRRP memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan warga yang masih menunggu penyelesaian hunian, termasuk sinkronisasi jadwal pembangunan dengan kebutuhan tempat tinggal masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan pasca bencana tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang masuk dalam perencanaan atau besarnya komitmen pembangunan.
Ukuran utamanya adalah berapa banyak keluarga yang benar-benar telah memperoleh rumah layak dan dapat kembali menjalani kehidupan dengan aman.
Karena itu, ia meminta setiap hambatan pembangunan diidentifikasi secara spesifik, dilengkapi penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian yang jelas.
” Dengan demikian, koordinasi antar lembaga dapat menghasilkan tindakan nyata, bukan sekadar pertukaran laporan, ” katanya.
Gus Irawan turut menekankan pentingnya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan hunian, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan pemulihan mata pencaharian warga, termasuk sektor pertanian yang turut terdampak bencana.
Ia menilai rumah layak merupakan fondasi awal bagi masyarakat untuk membangun kembali kehidupan.
” Namun, pemulihan yang menyeluruh juga harus memastikan warga memiliki akses terhadap pekerjaan dan sumber penghasilan, ” tuturnya
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya, yang menyampaikan sambutan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan huntap di wilayah terdampak bencana.
Ia menekankan tiga hal utama, yakni kepastian dan kesiapan lahan, pemenuhan kualitas bangunan beserta infrastruktur dasar, serta akurasi data penerima manfaat.
” Pembangunan Huntap juga harus didukung akses jalan, air minum, sanitasi, drainase, listrik dan fasilitas pelayanan dasar lainnya agar rumah yang diserahkan benar-benar layak dihuni, ” kata Wagubsu
Bca Juga: GSN di Silayang-Layang, Tiga Pria Positif Sabu. Satu Miliki Ganja
Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus dibarengi penyelesaian hambatan lintas sektor.
” Setiap pihak diminta menyepakati persoalan prioritas di masing-masing lokasi, langkah penyelesaian, penanggung jawab, serta tenggat waktu yang terukur, ” pungkasnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Gus Irawan menegaskan bahwa seluruh komitmen yang disepakati harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang nyata dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“ Yang paling penting adalah penyelesaian di lapangan. Kita semua satu tim. Kalau ada hambatan, mari duduk bersama dan selesaikan. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban bencana kembali dirugikan karena lambatnya koordinasi, ” tegasnya.
Ia berharap rapat monitoring dan evaluasi tersebut menghasilkan keputusan konkret untuk mempercepat pembangunan Huntap dan penanganan Huntara di Tapsel.
” Melalui koordinasi yang efektif, penyelesaian persoalan lahan, serta pengawasan bersama, masyarakat terdampak diharapkan segera mendapatkan kepastian tempat tinggal dan kembali bangkit setelah bencana, ” ujar Gus Irawan. (Wan)
