Wartalive.co.id – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi ddan Rekonstruksi (Satgas PRR)
Pascabencana Sumatera mengungkapkan, 12 kementerian dan lembaga kini
telah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebagai bagian dalam
realisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.
12 instansi tersebut adalah Badan Pusat Statistik (BPS); Kementerian
Pekerjaan Umum; Kementerian Perhubungan; Kementerian Sosial; Kementerian
Kesehatan; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Kementerian Pertanian; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ekonomi
Kreatif; serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Perkembangan tersebut menjadi momentum penting untuk mempercepat
pemulihan hunian, infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan,
pertanian, perikanan, transportasi, dan kebutuhan masyarakat lainnya di
53 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara,
dan Sumatera Barat.
Baca Juga : Pemko Padangsidimpuan Buka Jalan UMKM Masuk Indomaret
“Anggaran 12 kementerian dan lembaga sudah masuk dalam pagu. Artinya,
mereka sudah dapat memulai realisasi kegiatan dalam Rencana Induk, mulai
dari proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan,” kata Brigjen TNI
Andre Julian, Ketua Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas
PRR di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Masuknya anggaran ke dalam pagu membuka jalan bagi K/L untuk mempercepat
penyelesaian dokumen, pengadaan barang dan jasa, penandatanganan
kontrak, hingga pekerjaan fisik. Satgas PRR akan terus memantau setiap
tahapan agar proses administrasi berjalan cepat tanpa mengurangi
ketepatan sasaran dan akuntabilitas.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah satu instansi
yang mulai menjalankan proses pengadaan dan pelelangan untuk pembangunan
hunian tetap (huntap) komunal. Pekerjaan fisik pembangunan huntap
ditargetkan mulai pada awal September 2026.
“Semakin cepat anggaran masuk ke pagu K/L, semakin cepat pula
kementerian dan lembaga tersebut harus memulai pekerjaannya. Kementerian
PKP, misalnya, sudah memulai proses pengadaan dan lelang, kemudian
pekerjaan ditargetkan berjalan pada awal September,” ujar Andre.
Secara keseluruhan, Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi
2026–2028 memuat 11.520 kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai
Rp100,166 triliun. Program tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh
33 K/L bersama pemerintah daerah terdampak agar pemulihan berjalan
terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, pengajuan anggaran untuk 20 K/L lainnya masih diproses di
Kementerian Keuangan. Prosesnya berada pada tahapan yang berbeda, mulai
dari penelaahan, verifikasi dokumen, hingga penyesuaian dan pemeriksaan
ulang data. Instansi yang masih berproses mencakup sektor kehutanan,
keagamaan, UMKM, perdagangan, pertanahan, pendidikan tinggi, industri,
lingkungan hidup, kebudayaan, kebencanaan, dan sejumlah bidang lainnya.
Lihat Juga : Bukan Sekadar Penghargaan, Begini Cara Telkom Siapkan Pemimpin Digital Masa Depan
Satgas PRR terus mengawal penyelesaian proses tersebut sekaligus
mendorong K/L segera menindaklanjuti kebutuhan administrasi. Konsistensi
dokumen dan ketepatan data diperlukan agar penetapan anggaran dapat
diselesaikan lebih cepat dan program pemulihan dapat bergerak serentak
di daerah terdampak.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menegaskan anggaran yang telah
tersedia harus segera diwujudkan menjadi pekerjaan nyata. “Kementerian
dan lembaga yang anggarannya sudah turun dari Kementerian Keuangan kita
dorong segera bekerja,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat
(12/6/2026).
Sumber : Satgas PRR
Pascabencana Sumatera mengungkapkan, 12 kementerian dan lembaga kinitelah menerima anggaran belanja tambahan (ABT) sebagai bagian dalamrealisasi Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi 2026–2028.){kind=link}