Wartalive.co.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, langsung gerak cepat dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025 unaudited kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Provsu di Medan, Selasa (31/3/2026).
Dalam penyerahan LKPD Tapsel TA 2025 tersebut Bupati Gus Irawan Pasaribu didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Tapsel, M. Frananda, serta Plt Inspektur Daerah Kabupaten Tapsel Hamdy S. Pulungan.
Langkah cepat ini juga menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Baca Juga : Seleksi Awal Calon Anggota Polri 2026 di Polres Padangsidimpuan, Puluhan Peserta Gugur
LKPD Pemkab Tapsel, diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provsu, Paula Henry Simatupang, bersamaan dengan sejumlah pemerintah daerah lainnya.
Dalam keterangannya, Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, penyusunan laporan keuangan tahun 2025 dilakukan di tengah tantangan besar, terutama bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Tapsel pada November 2025.
Menurut Bupati, penyerahan LKPD tepat waktu ini menegaskan gerak cepat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
“ Meski Kabupaten Tapsel dilanda bencana alam, seluruh proses pemerintahan tetap berjalan. Kita bergerak cepat dan memastikan penyusunan laporan keuangan tetap sesuai ketentuan, ” ujar Gus Irawan
Ia menegaskan, LKPD tersebut telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan memperhatikan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah.
Lihat Juga : Akademisi : Data Kuat Jadi Kunci Sukses Tapsel Tangani Bencana
Menurutnya, hasil pemeriksaan BPK nantinya akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“ Pemeriksaan ini bukan hanya penilaian, tetapi juga menjadi pedoman untuk perbaikan berkelanjutan agar tata kelola keuangan semakin profesional dan akuntabel, ” tambahnya.(Wan)
