Wartalive.co.id – Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. dan Forkopimda serta OPD mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pengendalian Inflasi dan Evaluasi program Tiga Juta Rumah Tahun 2025, Selasa (04/11/2025) di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan Kisaran.
Rakornas secara Zoom Meeting itu melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan Satgas Pangan Nasional bersama kepala daerah seluruh Indonesia.
Rakor ini juga dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk menekan backlog hunian dan memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Baca Juga : Tanggap Darurat Bencana, Pemkab Asahan Apel Siaga bersama Aparat dan Relawan
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Ia meminta kepala daerah mempercepat langkah konkret pengendalian harga pangan, memperkuat cadangan logistik, serta melakukan operasi pasar terpadu jika diperlukan.
Sementara Kepala BPS RI menambahkan, bahwa pengendalian inflasi harus berbasis pada data statistik yang valid dan terintegrasi, guna memetakan pola konsumsi dan distribusi barang secara akurat. Sementara itu, Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Ketua Bappenas menegaskan bahwa ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan ketepatan perencanaan pasokan menjadi faktor kunci dalam menstabilkan inflasi serta menopang keberhasilan program perumahan rakyat.
Lihat Juga : Bupati Asahan Buka Bimtek Penyaluran Bantuan Pangan Periode Oktober–November 2025
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Asahan mempertegas komitmen dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, berkolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pangan, serta memastikan setiap kebijakan daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rapat koordinasi nasional ini berlangsung tertib, produktif, dan menjadi momentum memperkuat sinergi pusat–daerah dalam mewujudkan stabilitas ekonomi yang tangguh dan berkeadilan di seluruh Indonesia. (YT)

