Wartalive.co.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyatakan bahwa terdapat banyak pelajaran yang dapat diambil dari Munas VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) VII yang berlangsung di Surabaya.
“Di dalam ajang ini diperoleh berbagai informasi dan ruang berbagi tentang hal-hal yang menjadi concern, antara lain persampahan, infrastruktur, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” ujar Rico Waas.
Wali Kota Medan itu menyatakan bahwa melalui acara ini, para wali kota dapat berinteraksi langsung dengan pemerintah pusat mengenai pengembangan kota untuk kemajuan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam acara ini, terlihat bahwa para wali kota memiliki rencana besar dan memikirkan kemajuan kota agar dapat bersaing di kancah global.
“Inilah keinginan kita semua, agar seluruh kota maju,” ungkapnya.
Terkait penanganan sampah, Rico menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan kajian dan pemerintah pusat menunjukkan perhatian terhadap isu ini. “Kami ingin berkomunikasi dan berkonsultasi mengenai arahan dari pemerintah pusat,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa banyak pihak yang mendatangi Pemko Medan untuk menawarkan berbagai sistem pengelolaan sampah, mulai dari tingkat kecamatan hingga tempat pembuangan akhir (TPA). “Kami akan mencari solusi terbaik. Tentu saja, dengan karakteristik kota yang berbeda-beda, solusi yang dihasilkan juga akan bervariasi.”
Munas APEKSI yang berlangsung di Grand City Surabaya dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Dalam kesempatan tersebut, Bima membahas kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat hingga ke tingkat daerah.
Ada 10-11 di Indonesia yang PAD (Pendapatan Asli Daerah) kuat dibanding transfer dari pusat,” ucapnya.
Visi untuk tahun 2045 adalah agar setiap kota di Indonesia memiliki kapasitas fiskal yang kokoh.
“Mimpi kita menuju 2045, 98 kota di Indonesia punya kapasitas fiskal semakin kuat dari tahun ke tahun,” tuturnya lagi.
Menurutnya, pencapaian target tersebut akan terwujud melalui kebijakan efisiensi yang telah diterapkan oleh pemerintah.
“Efisiensi itu menguatkan ruang fiskal, efisiensi itu investasi, efisiensi itu visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, kultur baru, cara baru, menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,” bebernya lagi.
Ia mengharapkan agar semua sepakat untuk memanfaatkan efisiensi demi kepentingan yang langsung menguntungkan masyarakat.
Bima juga menekankan kepada semua kepala daerah untuk meningkatkan kerjasama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Bangun hubungan yang mesra, bangun stabilitas politik atas dasar kekeluargaan dengan Forkopimda, persoalan ormas itu tentang koordinasi dengan Forkopimda. Banyak persoalan selesai ketika Forkopimda solid kompak dengan bapak ibu,” ujarnya.
Munas APEKSI kali ini diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk Forum Nasional Komunikasi dan Digital (KomDigi), Forum Kota Cerdas Indonesia-Korea & Business Matching, Coaching Clinic, serta Expo KomDigi.
Lihat Juga : Pemuda Padangsidimpuan Ditangkap saat Bawa Ganja 100 Gram
Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kinarya Cipta Kreasi, dan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) Surabaya. Selain itu, kegiatan ini didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Kementerian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta berbagai mitra dalam pengembangan ekosistem digital di sektor TIK dan kota cerdas, baik dari dalam maupun luar negeri. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Medan, Arrahmaan Pane, juga hadir dalam acara ini.
Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua Dewan Pengurus APEKSI, menekankan pentingnya adanya aplikasi yang terintegrasi di seluruh kota untuk mendukung proses digitalisasi pemerintahan.
“Menggerakkan UMKM, ekonomi, perencanaan anggaran, harus bisa diperkuat dengan digitalisasi,” ucapnya ketika membuka Forum Komdigi itu.
Aplikasi terintegrasi, sebutnya, menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing kota. “Kepentingan untuk aplikasi pemerintahan, bisa dialihkan ke pembiayaan warga miskin”. (Islino)
 VII yang berlangsung di Surabaya.){kind=link}