Wartalive.co.id – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menemui para pengemudi ojek online (Ojol) roda dua yang mengadakan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (20/05/2025). Aksi yang diorganisir oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) ini, yang dinamakan ‘Aksi Damai 205’, bertujuan untuk memprotes kebijakan yang diterapkan oleh aplikator yang dianggap merugikan para pengemudi.
Demonstrasi yang dipimpin oleh Agam Zubir tersebut menuntut empat hal utama dari pihak pemerintah, yaitu penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai landasan hukum bagi Ojol, penghapusan program-program instan yang dikeluarkan oleh aplikator (seperti Aceng, Slot, Bike Hemat, HUB, Samday, Gabungan, dan lainnya) yang dinilai merugikan pengemudi. Selain itu, mereka juga meminta peninjauan terhadap potongan yang dikenakan oleh aplikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 mengenai Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor, serta jaminan perlindungan dan keselamatan kerja bagi para pengemudi.
Kehadiran Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumatera Utara disambut dengan antusiasme oleh ribuan demonstran. Bobby kemudian berdiri di atas mobil orator, menyapa para pengemudi yang mengenakan seragam kemitraan transportasi online dan menanyakan tuntutan mereka.
Baca Juga : Dukung Program Kemensos, Tapsel Sediakan Lokasi Rehabilitasi Narkoba di Sipirok
Setelah mendengarkan beberapa aspirasi dari para pengemudi ojek online, Bobby berkomitmen untuk segera mempelajari isu-isu tersebut. Ia menyatakan akan mengidentifikasi hal-hal yang dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi serta yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
“Tadi ada empat tuntutan. Pertama, payung hukum Ojol tingkat nasional dan provinsi. Saya janji akan mempelajari, kalau bisa akan saya buat Pergub-nya. Kalau bisa diusulkan ke Perda, kita bicarakan dengan legislatif. Tentu payung hukum secara nasional akan kami sampaikan. Dari Provinsi Sumut akan memberikan surat kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait, untuk menyampaikan suara teman-teman Ojol, aplikator, sehingga bisa mewakili semuanya,” lanjut Bobby.
Tuntutan berikutnya adalah untuk memberikan perlindungan dan keselamatan kepada para pengemudi ojek online. Menurut Bobby, pentingnya perlindungan dan keselamatan bagi pengemudi online tidak dapat diabaikan.
Bobby melanjutkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk tenaga kerja formal maupun informal. “Saya sangat mendukung agar aplikator menyediakan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami meminta agar seluruh pengemudi ditanggung oleh BPJS yang disediakan oleh aplikator,” ungkap Bobby kepada sejumlah aplikator pengemudi online yang juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut.
Bobby berpendapat bahwa para pengemudi tersebut berhak memperoleh perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan, mengingat mereka berusaha mencari nafkah, sementara keluarga yang ditinggalkan di rumah memerlukan ketenangan. “Jangan sampai nanti ada lagi keluarga-keluarga kita masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem, gara-gara yang cari nafkahnya berhalangan. Apakah kecelakaan, hingga tak bisa mencari nafkah. Minimal biaya kesehatannya terjamin,” kata Bobby.
Dari empat tuntutan yang diajukan para driver online tersebut, Bobby berharap ada yang dikabulkan oleh aplikator. Seperti jaminan perlindungan dan kesehatan. “Saya sebagai Gubernur Sumut minta satu saja Pak dari empat tuntutan, bisa Pak?” tanya Bobby ke sejumlah aplikator yang turut serta menghampiri para demonstran.
Bobby memberikan waktu dua minggu kepada para aplikator untuk berkoordinasi dengan pimpinan mereka dalam menanggapi tuntutan yang diajukan oleh para pengunjuk rasa. Selanjutnya, akan diatur pertemuan antara driver dan aplikator untuk membahas solusi terbaik terkait tuntutan yang disampaikan oleh para driver Ojol.
Fadil Pasaribu, sebagai perwakilan pimpinan aplikator, menyatakan bahwa pihaknya senantiasa membuka kesempatan untuk berdiskusi dengan para mitra, termasuk mengenai regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai komisi, pihaknya mematuhi ketentuan pemerintah yang menetapkan batas maksimum sebesar 20%.
Lihat Juga : Wakil Wako Padangsidimpuan Hadiri Sarasehan Kebangsaan, Perkuat Ideologi Pancasila
Sejalan dengan perwakilan pimpinan aplikator driver online lainnya, mereka menyatakan bahwa tuntutan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo akan diteruskan ke tingkat pusat. Mereka berargumen bahwa keputusan mengenai kebijakan tersebut berada di luar kewenangan mereka. Selain itu, mereka meminta waktu selama dua minggu untuk menindaklanjuti berbagai tuntutan yang diajukan oleh para pendemo.
Di sisi lain, Koordinator Aksi Agam Zubir mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara yang telah meluangkan waktu untuk hadir di tengah-tengah para driver online yang melakukan unjuk rasa. Aksi damai ini merupakan bagian dari gerakan nasional, termasuk yang berlangsung di Sumatera Utara.(Islino)
 roda dua yang mengadakan demonstrasi di depan Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Diponegoro 30 Medan, Selasa (20/05/2025). Aksi yang diorganisir oleh Gabungan Ojek Roda Dua Medan Sekitar (GODAMS) ini, yang dinamakan 'Aksi Damai 205', bertujuan untuk memprotes kebijakan yang diterapkan oleh aplikator yang dianggap merugikan para pengemudi.){kind=link}