Wartalive.co.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perizinan berusaha dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“ Jika 300 RDTR bisa terpenuhi, Insyaallah persoalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat terselesaikan, ” ujar Menteri Nusron saat menghadiri Rapat Koordinasi Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Baca Juga : Operasi Kancil Toba 2025 Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Curanmor
Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dihadiri oleh pejabat lintas kementerian dan lembaga terkait program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
Sementara Menteri Nusron hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Suyus Windayana, bersama jajaran kementerian.
Lebih lanjut Menteri Nusron menyebutkan, melalui RDTR yang sudah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA) perizinan bisa selesai dalam dua sampai tiga hari.
Lihat Juga : Dedikasi Tinggi, Polres Padangsidimpuan Terima Presisi Award dari LEMKAPI
Kementerian ATR/BPN juga menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia dan saat ini, terdapat 646 RDTR yang telah disusun, dengan 428 RDTR di antaranya sudah terintegrasi OSS.
“ Untuk sisanya, kami targetkan seluruhnya sudah terhubung dengan OSS pada bulan ini, ” tegas Nusron.
Terkait perkembangan terbaru, Nusron memaparkan, saat ini ada 47 RDTR yang tengah berproses lintas sektor, 34 RDTR telah mendapatkan Persetujuan Substansi, serta 2 RDTR yang sudah masuk dalam proses penetapan daerah.
“ Secara total, ada tambahan 83 RDTR yang sedang dalam progres. Kami juga mendapatkan pinjaman (loan) dari World Bank melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk penyelesaian **500 RDTR hingga 2029, ” ungkapnya.
Baca Juga : Wabup Tapsel : Dana BOS Wajib Non Tunai Lewat Sumut Net Corporate
Menteri Nusron menegaskan penyusunan RDTR akan diprioritaskan berdasarkan hasil kajian Badan Informasi Geospasial (BIG) yang tengah memetakan wilayah Indonesia dengan peta dasar berskala 1:5.000.
“ Tahun 2025 ini, BIG memfokuskan penyelesaian peta di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Tahun lalu Sulawesi sudah selesai. Tahun 2026 giliran Sumatra, lalu 2027 Maluku, NTB dan NTT. Sisanya akan disisir hingga 2029, ” jelas Nusron.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, meminta agar penyusunan RDTR diprioritaskan pada wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investor.
Lihat Juga : Upah Tak Dibayar, Penjaga Kolam Nekat Curi Harta Majikan Capai Rp92 Juta
“ Misalnya Sulawesi, wilayah Utara Jawa dan bagian timur Sumatra seperti Kepulauan Riau. Ini wilayah yang sangat strategis dan menjadi perhatian para investor, ” kata Airlangga.
Dengan percepatan digitalisasi RDTR, pemerintah optimistis pelayanan perizinan berusaha dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan.dan efisien, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. (Wan/LB)
 Nusron Wahid mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.){kind=link}