Wartalive.co.id – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Labuhanbatu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mempersiapkan kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban pembangunan kebun masyarakat oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU), berlangsung di aula Kantah Labuhanbatu, Senin (22/9/2025)
Rakor dibuka oleh Kepala Kantah Labuhanbatu Khalid Afdillah Handoyo, SH, dihadiri Kepala Seksi (Kasi) Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Zainuddin Manurung, SH, Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan, Siska Yopita Br. Sitepu, SH, Analis Hukum Pertanahan, Satria Lucky Amor Girsang, SH, serta perwakilan sejumlah perusahaan perkebunan pemegang HGU di wilayah Labuhanbatu.
Kehadiran mereka juga mencerminkan komitmen dunia usaha untuk mendukung pemerintah dalam memastikan kewajiban pembangunan kebun masyarakat terlaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Baca Juga : Operasi Kancil Toba 2025 Polres Padangsidimpuan Ungkap Kasus Curanmor
Dalam sambutannya, Kepala Kantah Labuhanbatu Khalid Afdillah Handoyo, SH, mengatakan, pembangunan kebun masyarakat bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga wujud tanggung jawab sosial perusahaan agar keberadaan perkebunan membawa manfaat nyata bagi warga sekitar.
” Dengan adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, diharapkan pembangunan perkebunan di Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan dampak positif, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar, ” ujar Khalid Afdillah Handoyo.
Usai beri sambutan, dilanjutkan dengan rakor, yang mana, dalam rapat tersebut, disepakati langkah-langkah strategis untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang meliputi pemeriksaan dokumen dan peninjauan langsung ke lapangan.
Lihat Juga : Dedikasi Tinggi, Polres Padangsidimpuan Terima Presisi Award dari LEMKAPI
Proses ini akan dilakukan secara transparan dan melibatkan koordinasi erat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.
Para peserta rapat juga menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Wan/LB)

