Wartalive.co.id – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Utara, Sutan Tolang Lubis, S.STP, M.SP, menegaskan bahwa Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, berkomitmen untuk memastikan bahwa proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 2 di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan bersih, objektif, transparan, dan tanpa adanya praktik curang.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sutan Tolang sebagai tanggapan atas pertanyaan dari wartawan di Medan pada Jumat sore (16/5), mengenai pelaksanaan ujian rekrutmen PPPK Pemprov Sumut yang berlangsung dari Minggu (11/5) hingga Sabtu (17/5).
Ia menyatakan bahwa seluruh tahapan rekrutmen dilaksanakan bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan cara yang objektif dan menggunakan sistem komputerisasi melalui Computer Assisted Test (CAT), yang memastikan adanya objektivitas dan transparansi.
Baca Juga : Asperindo Dukung Penuh Permen Komdigi No. 8/2025, Tegaskan Komitmen Pada Kualitas Layanan Pos dan Kurir
“Pak Gubernur Bobby Nasution menegaskan tidak boleh ada celah permainan atau praktik-praktik yang menyimpang. Beliau berkomitmen penuh agar pelaksanaan seleksi PPPK ini berlangsung bersih, jujur, dan adil,” ujar Sutan Tolang.
Ia mengimbau kepada semua peserta ujian untuk tetap berkonsentrasi, memiliki keyakinan diri, dan tidak terpengaruh oleh isu atau klaim dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengklaim bahwa kelulusan dapat diatur.
“Sistem CAT ini sangat transparan. Nilai peserta langsung terlihat secara real time, bisa dipantau sendiri. Artinya, hampir tidak ada ruang untuk intervensi atau kecurangan. Jadi kami imbau para peserta jangan percaya pada bujuk rayu atau janji siapa pun,” tambahnya.
Sutan Tolang juga mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kelancaran dan ketertiban yang terlihat dalam pelaksanaan ujian hingga saat ini. Ia menyampaikan penghargaan kepada semua peserta yang telah mengikuti proses seleksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
Lebih lanjut, BKD Sumut berkomitmen untuk memastikan sebanyak mungkin peserta dapat lulus, tentunya berdasarkan kemampuan dan hasil yang nyata. Pemerintah Provinsi Sumut melihat rekrutmen PPPK sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tenaga honorer, dengan menekankan pentingnya seleksi yang adil dan berdasarkan meritokratis.
Lihat Juga : Blue Light Patrol, Polres Samosir Pastikan Kamtibmas Terjaga
“Jika ada pihak yang merasa menemukan indikasi kecurangan, silakan melapor ke BKD dengan bukti yang jelas. Kami pastikan akan ditindaklanjuti. Pesan Pak Gubernur sangat tegas: jangan ada yang main-main. Semuanya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Dengan tekad yang kuat, Pemprov Sumut di bawah pimpinan Bobby Nasution berupaya menunjukkan bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, adil, dan profesional untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Sumatera Utara.(Islino)

