Wartalive.co.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu mendorong pengembangan perhutanan sosial yang terintegrasi melalui pendekatan Integrated Area Development (IAD) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Integrated Area Development (IAD) dan Workshop Peran Para Pihak Kabupaten Tapsel yang digelar di Aula Sarasi Lantai III Kantor Bupati Tapsel di Sipirok, Kamis (25/6/2026).
Acara dihadiri Wakil Bupati Tapsel H. Jafar Syahbuddin Ritonga, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Balai Perhutanan Sosial Medan, BBKSDA Sumut, pimpinan OPD, Camat se-Tapsel, Kepala Desa, Kelompok Tani Perhutanan sosial, akademisi, Perbankan, dunia usaha, NGO dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) tersebut bertujuan memperkuat sinergi para pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial yang produktif, terintegrasi dan berkelanjutan.
Baca Juga : Tim Gabungan Amankan 1,8 Ton Bijih Timah di Bangka Tengah
Kegiatan sosialisasi dan workshop menghadirkan narasumber dari Balai Perhutanan Sosial Medan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumut, serta fasilitator dan tenaga ahli IAD.
Peserta juga diajak mengidentifikasi potensi usaha perhutanan sosial, menyusun peran masing-masing pihak, membangun komitmen bersama, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam dokumen IAD Kabupaten Tapsel.
Dalam sambutannya, Gus Irawan menegaskan pembangunan daerah harus selaras dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, Kabupaten Tapsel memiliki potensi besar berupa sumber daya alam, keanekaragaman hayati, sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, hingga kawasan hutan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis tinggi.
” Program perhutanan sosial bukan hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Karena itu, pengelolaan yang terintegrasi melalui konsep Integrated Area Development menjadi sangat penting, ” ujar Gus Irawan.
Bupati juga menyinggung dampak bencana hidrometeorologi yang melanda Tapsel pada akhir 2025 lalu.
Bencana tersebut menyebabkan ribuan hektare lahan pertanian mengalami gagal panen, merusak perkebunan masyarakat, serta mengganggu sektor perikanan dan aktivitas ekonomi warga.
Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Tapsel yang sebelumnya berada di atas lima persen mengalami penurunan hingga 2,49 persen pada triwulan akhir tahun 2025.
Untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca bencana, Pemkab Tapsel terus menggulirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perhutanan sosial yang saling terintegrasi.
Selain itu, pemerintah daerah juga memaksimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus daerah terdampak bencana dengan bunga nol persen untuk pinjaman hingga Rp100 juta guna membantu masyarakat bangkit kembali.
Gus Irawan menjelaskan, saat ini Pemkab Tapsel tengah menjalankan sejumlah program strategis, di antaranya Gerakan 10.000 Hektare Jagung, Gerakan Seribu Kolam menuju swasembada ikan, serta pengembangan sektor peternakan untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
” Tapsel saat ini sedang melakukan tiga gerakan besar, yakni perang melawan narkoba, perang melawan rentenir, dan perang melawan kemiskinan. Semua itu harus dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, ” tegasnya.
Ia juga mendorong optimalisasi 21 izin perhutanan sosial yang telah ada di Kabupaten Tapsel agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
” Kawasan Ekosistem Batangtoru yang menjadi perhatian nasional dan internasional harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui berbagai skema pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan nilai ekonomi karbon dan perdagangan karbon, ” tegasnya
Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan PETAI, Masrizal Saraan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam mendorong lahirnya kebijakan IAD di Kabupaten Tapsel.
Ia menjelaskan, IAD merupakan pendekatan pembangunan kawasan yang mengintegrasikan berbagai sektor dan pemangku kepentingan dalam pengembangan perhutanan sosial.
” Kabupaten Tapsel akan menjadi daerah pertama di Sumut yang menginisiasi pengembangan IAD untuk perhutanan sosial. Ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas kelompok perhutanan sosial, serta membuka akses pasar dan pembiayaan bagi masyarakat, ” kata Masrizal.
Lihat Juga : PENAS XVII Dorong Transformasi Teknologi Pertanian
Menurutnya, dari sekitar 210 izin perhutanan sosial di Sumut, sebanyak 21 izin berada di Kabupaten Tapsel yang terdiri atas skema Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat.
Masrizal juga melaporkan, PETAI bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menindaklanjuti permohonan dukungan Pemkab Tapsel terkait rehabilitasi kawasan terdampak bencana melalui program restorasi pada Kelompok Tani Mawar seluas 50 hektare dan Kelompok Tani Gemilang Tani seluas 55 hektare.
” Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, Perbankan.dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan perhutanan sosial yang berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapsel, ” terangnya.(Wan)
