Wartalive.co.id – Dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025, Chandra Tirta Wijaya menyampaikan bahwa keberhasilan program ini bertumpu pada pendirian dan pengoperasian dapur-dapur sebagai modal utama pelaksanaannya, melalui Zoom Meeting dengan topik “Koordinasi Program MBG bersama Kadin Indonesia”, Senin (05/05/2025) mulai pukul 10.30 WIB hingga selesai.
Chandra menyampaikan bahwa KADIN diberikan peran strategis untuk menentukan titik-titik lokasi dapur MBG yang siap beroperasi, yang selanjutnya akan diajukan ke Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menghimbau agar KADIN di tingkat kota dan kabupaten dapat mengambil kesempatan ini untuk berperan aktif dalam merealisasikan program MBG.
Desi Ariyanti dari KADIN Indonesia mengungkapkan adanya tantangan pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, seperti keterlibatan oknum-oknum yang menghambat jalannya program, termasuk adanya permintaan uang muka kepada pelaku dapur MBG. Sebagai solusi, KADIN Indonesia membentuk Dapur Mandiri (SPPG) yang langsung bekerja sama dengan BGN.
Baca Juga : Polsek Batang Angkola Amankan Lima Orang Pelaku Perjudian
“KADIN Indonesia telah menyiapkan PIC untuk wilayah Sumut, yaitu Ibu Niken, yang akan mendampingi proses pengaktifan SPPG. Hanya pihak yang memiliki SK resmi dari BGN yang berwenang untuk mengaktifkan SPPG,” tegas Desi.
Desi juga menjelaskan syarat pengusulan SPPG, yaitu:
- Memiliki yayasan yang terdiri dari enam orang, pendaftarannya dapat melalui notaris KADIN Indonesia.
- Lokasi dapur harus memiliki penerima manfaat (seperti sekolah) dalam radius 5 km.
- Memiliki bangunan dapur seluas 350 m² dan lahan seluas 500 m².
- Proses pendaftaran dilakukan melalui situs resmi BGN di bgn.co.id.
Setelah mendaftar, pelaku SPPG akan menerima notifikasi melalui email dan mengikuti proses bertahap, yaitu:
- Pengajuan melalui website,
- Persiapan sarana dan prasarana dapur,
- Verifikasi,
- Survei dari pihak BGN.
Amelia Devina, pelaku usaha katering dari KADIN Sumut, menyampaikan pengalamannya telah mengikuti survei dari berbagai pihak bahkan menandatangani kontrak dengan beberapa sekolah. Namun, karena belum memiliki yayasan, ia sempat menggandeng perusahaan besar sebagai mitra. Kini, ia mempertanyakan kejelasan kelanjutan proses tersebut.
Menanggapi hal itu, Desi menegaskan bahwa kontrak kerja seharusnya dilakukan pada akhir proses, bukan di awal. Ia meminta pelaku usaha untuk mengikuti prosedur yang tepat, dimulai dari pendirian yayasan dan pendaftaran resmi di website BGN. “KADIN Indonesia siap mendampingi hingga proses verifikasi selesai,” jelasnya.
Sementara itu, Julpan Tambunan dari KADIN Padangsidimpuan menyoroti soal kejelasan anggaran. Ia mempertanyakan apakah dana akan langsung diberikan oleh pemerintah kepada pelaku SPPG atau harus menggunakan dana pribadi terlebih dahulu. Desi menjelaskan bahwa KADIN Indonesia hanya fokus pada pembentukan dapur mandiri yang tidak terkait langsung dengan pembiayaan pemerintah.
Lihat Juga : Babinsa Koramil 05/Midai Jalin Silaturahmi Lewat Komunikasi Sosial di Desa Air Kumpai
KADIN Palas juga meminta adanya panduan teknis dan informasi investasi program agar para pelaku usaha tidak salah langkah. Menanggapi hal ini, Chandra berharap agar PIC Sumut dapat menyampaikan perkembangan secara kolektif kepada Desi Ariyanti, sehingga KADIN Indonesia bisa memberikan masukan dan solusi tepat.
Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan KADIN dari berbagai daerah di Sumatera Utara, termasuk KADIN Sumut, Padangsidimpuan, Medan, Palas, Binjai, Langkat, Karo, Sergai, serta tokoh KADIN nasional seperti Desi Ariyanti, Juliaty, dan pelaku usaha seperti Amelia Devina, Fachril Aswin, Lisa Andriani, dan Mira.(Tamrin)

