Wartalive.co.id – Setelah video inspeksi mendadak (sidak) di Puskesmas Pintu Padang viral di berbagai media sosial, Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Gus Irawan Pasaribu langsung mengambil langkah tegas dengan mencopot oknum Kepala Puskesmas dari jabatannya.
Tidak itu saja, Gus Irawan juga mencopot dua pejabat lainnya, yakni oknum Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Pendidikan dan satu lagi di pejabat di Dinas Perdagangan Kabupaten Tapsel.
Pencopotan ketiga oknum pejabat dari jabatannya tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Tapsel dan diumumkan oleh Bupati Tapsel Gus Irawan usai kunjungannya ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara, di Medan, Senin (28/4/2025).
Baca Juga : HBP ke-61, Wagub Surya dan Forkopimda Sumut Simak Arahan Menteri IMIPAS RI
“ Saya sudah berhentikan Kepala Puskesmas itu. Setelah diperiksa Inspektorat, ternyata yang bersangkutan sering bermasalah. Padahal Tapsel sudah mendeklarasikan UHC (Universal Health Coverage), seharusnya masyarakat cukup membawa KTP untuk mendapatkan layanan gratis, tapi masih ada yang dipungut biaya, ” tegas Gus Irawan.
Selain di sektor kesehatan, tindakan tegas juga dilakukan di sektor pendidikan dan perdagangan. Gus Irawan mengungkapkan adanya temuan pungutan liar di Dinas Pendidikan oleh seorang Kabid yang mengancam Kepala Sekolah untuk memberikan setoran agar tetap menjabat dan di Dinas Perdagangan, seorang Kabid juga kedapatan bermain dengan iuran pasar.
“ Kalau sudah menyangkut fraud, penyelewengan uang, tidak ada maaf. Ini penyakit kronis yang harus diamputasi, ” ujarnya dengan nada tegas.
Gus Irawan menegaskan, upaya pembersihan ini akan terus dilakukan tanpa pandang bulu. Bahkan jika pelaku pelanggaran merupakan kerabat atau titipan pejabat, ia memastikan tidak akan ada dispensasi.
“ Mohon maaf, dalam penerapan aturan tidak ada toleransi walaupun ada hubungan darah atau keluarga, itu tidak bisa ditolerir, ” katanya.
Bupati Tapsel ini juga mengaku prihatin dan meminta maaf kepada masyarakat atas masih buruknya layanan publik. Ia menegaskan akan mendigitalisasi seluruh layanan publik di Tapsel sebagai bagian dari reformasi birokrasi.
Mantan Direktur Utama Bank Sumut tiga periode ini mengungkapkan, setelah dua bulan bertugas, ia menemukan banyak persoalan mendasar di pemerintahan Tapsel, terutama dalam hal sikap mental aparatur dan lemahnya sistem pengendalian internal.
“ Saya banyak berdiskusi dengan BPK dan BPKP. Temuan saya sama, sistem internal control kita sangat lemah. Ini harus segera diperbaiki ke depan, ” jelasnya.
Tiga hari sebelumnya, Gus Irawan menandatangani SK pembentukan tim penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia menekankan pentingnya membangun sistem sekaligus memperbaiki sikap mental ASN.
“ Sidak yang saya lakukan membuktikan bahwa perbaikan sikap mental tidak mudah. Tapi kita akan rumuskan sistem pengendalian dan butuh komitmen kuat dari setiap pimpinan OPD. Dengan ketegasan ini, saya berharap reformasi birokrasi di Tapsel benar-benar terwujud dan pelayanan publik semakin membaik di masa mendatang, ” tambahnya.
Gus Irawan juga menyinggung tentang kondisi keuangan daerah. Ia menyebut, ruang fiskal Tapsel sangat sempit akibat meningkatnya belanja pegawai sebesar Rp200 miliar dan pengurangan transfer dana pusat (DAU dan DAK) sebesar Rp113,5 miliar, sehingga total terkoreksi sebesar Rp313,5 miliar.
“ Belanja modal untuk infrastruktur hanya tersisa sekitar 5 persen. Padahal dulu bisa hampir 30 persen. Karena itu, tidak boleh ada mark-up apalagi pekerjaan fiktif. Semua ASN harus meningkatkan kualitas layanan publik sebagai kompensasi, ” pungkasnya.
Menanggapi pemcopotan ketiga oknum pejabat Tapsel tersebut, pemerhati kebijakan publik Tabagsel Erwin Sinaga mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, dalam menindak pelanggaran di sektor pelayanan publik.
” Kami sangat mengapresiasi tindakan Bupati Gus Irawan yang langsung mencopot pejabat bermasalah, tanpa pandang bulu. Ini langkah nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, ” tegas Erwin.
Namun demikian, Erwin menekankan, upaya bersih-bersih ini harus dilakukan secara konsisten dan sistematis. Ia berharap langkah ini tidak berhenti hanya pada beberapa kasus yang viral saja.
” Yang harus ditekankan adalah konsistensi. Jangan hanya saat viral atau saat ada sorotan publik. Pengawasan internal harus diperkuat, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawasi jalannya pemerintahan, ” lanjutnya.
Selain itu, Erwin juga mendukung rencana digitalisasi layanan publik yang diusung Gus Irawan. Menurutnya, digitalisasi bisa menjadi salah satu cara efektif mencegah praktek pungli dan penyimpangan.
Lihat Juga : Polres Batubara Amankan Pengedar Sabu di Perkebunan Sawit
” Digitalisasi bisa meminimalisir interaksi tatap muka yang selama ini menjadi celah terjadinya pungli. Tapi tentu, teknologi juga harus dibarengi dengan peningkatan integritas SDM nya, ” tambahnya.
Ia berharap reformasi birokrasi yang dicanangkan Bupati Tapsel bisa membawa perubahan nyata di lapangan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang menyerap anggaran besar.
” Kalau sektor kesehatan dan pendidikan bisa bersih, dampaknya luar biasa bagi masyarakat. Itu kunci kemajuan Tapsel ke depan, ” tutupnya. (Wan)

