Wartalive.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai permasalahan konflik agraria yang masih menjadi isu serius di sejumlah kabupaten dan kota di Sumut. Konflik tersebut berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Bobby saat menerima kunjungan kerja spesifik dari Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI, yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, pada Kamis (3/7).
“Di sini kami sampaikan keluhan masyarakat Sumut, terkait persoalan pertanahan. Konflik agraria di Sumut bukan persoalan setahun dan dua tahun. Bahkan bisa dikatakan dalam tahun-tahun politik persoalan agraria ini menjadi janji politik bagi siapa yang mau berkontestasi, dan ini terus bergulir tanpa bisa diatasi,” kata Bobby Nasution.
Baca Juga : Perang Melawan Narkoba: Polda Sumut Selamatkan 7,2 Juta Jiwa
Mengacu pada data dari Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, konflik agraria di wilayah ini tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional, mencakup area seluas 34.000 hektare dengan 33 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 kasus terjadi di wilayah perkebunan milik PTPN.
Permasalahan utama dalam konflik ini adalah klaim lahan yang saling tumpang tindih antara masyarakat, perusahaan, dan pihak yang mengklaim hak adat. Selain itu, konflik juga diperparah dengan ketidakjelasan status lahan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU).
Bobby menyampaikan harapannya agar kunjungan Komisi II DPR RI ini dapat mempercepat penyelesaian konflik agraria di Sumut melalui pelibatan semua pihak dalam penyusunan kebijakan dan regulasi yang lebih kuat dan terarah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menanggapi bahwa masukan dari Pemprov Sumut serta kepala daerah yang hadir akan diteruskan kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari upaya mencari solusi konkret.
“Ini menjadi salah satu tugas Komisi II DPR RI, kami akan fasilitasi seluruh pemerintahan daerah di Sumut dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan. Insya Allah, niat baik kita bersama terselesaiakan permasalahan di Sumut,” harapnya.
Lihat Juga : Pemkab Humbahas Ikuti FGD Kebijakan Lima Hari Sekolah di Sumut
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumut, Muhammad Sri Pranoto, menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria di Sumut memerlukan keterbukaan informasi serta koordinasi intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah kepala daerah, antara lain Bupati Karo Antonius Ginting, Bupati Labuhanbatu Utara Hendri Yanto Sitorus, Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution, Bupati Humbang Hasundutan Oloan P Nababan, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, dan Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, serta para kepala BPN kabupaten/kota se-Sumut. (Islino)
 Bobby Nasution menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai permasalahan konflik agraria yang masih menjadi isu serius di sejumlah kabupaten dan kota di Sumut. Konflik tersebut berdampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, hingga lingkungan masyarakat.){kind=link}