Wartalive.co.id — Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan peringatan keras kepada seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara agar mengelola dana penanganan bencana dengan penuh integritas. Beliau menegaskan agar tidak ada satu rupiah pun anggaran yang diselewengkan, mengingat dana tersebut merupakan amanah negara untuk meringankan beban rakyat yang sedang tertimpa musibah.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito mewajibkan pemda melakukan pendataan yang akurat. Proses verifikasi penerima manfaat harus dilakukan secara ketat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan hanya diterima oleh warga yang benar-benar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Pesan tegas ini disampaikan Tito saat meresmikan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Simarpinggan, Tapanuli Selatan, pada Kamis (5/2). Ia mengingatkan bahwa transparansi adalah harga mati dalam penggunaan uang negara, terutama saat menyangkut pemulihan infrastruktur dan kesejahteraan warga di wilayah terdampak seperti Tapsel, Tapteng, dan Taput.
Baca Juga : Detik yang Terbuang, Simpang Pemda Lumpuh di Jam Sibuk
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah dengan nominal yang bervariasi. Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan ringan akan diberikan bantuan sebesar Rp15 juta, sementara untuk kategori rusak sedang mendapatkan Rp30 juta, dan rumah rusak berat akan disokong dana senilai Rp60 juta.
Bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal sepenuhnya, pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PKP berkomitmen membangunkan hunian tetap. Selain itu, Tito juga menyerahkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan, ditambah uang lauk pauk harian sebesar Rp15 ribu untuk setiap jiwa.
Saat ini, warga terdampak mulai menempati fasilitas huntara sembari menunggu proses pembangunan rumah permanen selesai. Tito mencatat bahwa progres hunian sementara di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagian besar sudah berjalan dengan baik dan sudah mulai dihuni oleh para pengungsi.
Lihat Juga : Kemacetan Sore Hari Kerap Terjadi di Simpang Pasar Baru Panyabungan
Menanggapi arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa penanganan pascabencana telah menjadi prioritas utama sejak November 2025. Pemprov menargetkan seluruh warga terdampak sudah bisa menempati hunian yang layak paling lambat pekan ketiga Februari, sehingga mereka dapat menjalani ibadah Ramadan dan Idulfitri dengan lebih nyaman.(Febrian)
