Wartalive.co.id – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mandailing Natal memastikan bahwa pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat tidak hilang begitu saja, melainkan dikembalikan dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik, (20/4/2026)
Kepala Bapenda Madina, Ahmad Yasir Lubis, menyampaikan bahwa peran pajak sangat penting dalam mendukung kemajuan daerah. Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak menjadi salah satu kunci utama pembangunan yang berkelanjutan.
“Pajak itu kembali ke masyarakat. Dari situ kita bangun jalan, penerangan, layanan kesehatan hingga fasilitas pendidikan,” ujarnya.
Baca Juga : Dari Jakarta, BAZNAS Tapsel Perkuat Arah Kebijakan
Ia menjelaskan, pengelolaan pajak daerah saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang bertujuan memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satu contoh nyata adalah pajak penerangan jalan yang dibayarkan melalui tagihan listrik. Dana tersebut digunakan untuk perawatan jaringan lampu jalan, pembangunan infrastruktur, hingga penambahan titik penerangan di berbagai wilayah.
Selain itu, pengelolaan PAD juga dilakukan oleh berbagai OPD sesuai kewenangannya. Dinas Perhubungan mengelola retribusi parkir dan terminal, Dinas Lingkungan Hidup menangani retribusi sampah, serta Dinas Perdagangan dari sektor pasar. Sementara itu, Bapenda mengelola pajak seperti PBB, pajak restoran, hotel, dan penerangan jalan.
Dalam proses penagihan, Bapenda mengutamakan pendekatan persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak. Namun, bagi yang tidak patuh, langkah penertiban akan dilakukan bersama Satpol PP hingga dapat berlanjut ke jalur hukum.
Untuk meningkatkan transparansi, seluruh pembayaran pajak kini dilakukan secara non-tunai melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMAPADE). Langkah ini dilakukan guna meminimalisir potensi kebocoran.
Lihat Juga : Dini Hari Mencekam, Kebakaran Renggut Nyawa Lansia
Capaian PAD Madina juga terus mengalami peningkatan. Pada 2024 tercatat sebesar Rp147 miliar, naik menjadi Rp164,2 miliar di tahun 2025. Tahun 2026, pemerintah menargetkan PAD mencapai Rp204,611 miliar.
Bapenda optimistis target tersebut dapat tercapai seiring dengan meningkatnya kepatuhan masyarakat serta sistem pengelolaan yang semakin transparan dan akuntabel.(Sry)
Sumber : Mandailing Online
