Wartalive.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperluas sinergi lintas sektor untuk memperkuat perekonomian masyarakat.
Kerja sama ini menjadi upaya konkret dalam menghubungkan dua kebutuhan mendasar masyarakat: kepastian hukum atas tanah dan akses terhadap permodalan usaha.
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di Pendopo Kabupaten Garut, Jawa Barat, kemarin.
Baca Juga : Sertifikasi Tanah Ulayat Kaum di Sumatra Barat Menjaga Pusaka Tinggi dan Kepastian Hukum Masyarakat Adat
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Fredy Kolintama, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Yuniar Hikmat Ginanjar, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, Wakil Bupati Garut Luthfianisa Putri Karlina, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Garut.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan, sertifikat tanah yang difasilitasi ATR/BPN memberi dasar legal yang kuat, sementara dukungan Kementerian UMKM membuka jalan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan.
” Kolaborasi ini penting karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, ” ujar Ossy Dermawan, dalam sambutannya pada acara bertajuk Lokomotif Akses Permodalan (LOKAMODAL) tersebut.
Lihat Juga : Shadiq Pasadigoe Tunjukkan Empati, Kunjungi Nur Amira di Imigrasi Agam
Menurut Wamen Ossy, MoU ini menjadi tonggak awal sinergi yang berdampak nyata antara dua Kementerian strategis dan langkah ini bukan hanya simbolis, melainkan sebuah jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat.
Ossy juga mengapresiasi peran pemerintah daerah yang selama ini aktif mendukung program Reforma Agraria serta pemberdayaan UMKM di daerah masing-masing.
” Kita ingin memastikan sertifikat tanah yang diberikan negara benar-benar dimanfaatkan sebagai modal produktif. Dengan begitu, UMKM dapat naik kelas, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat kemandirian ekonomi bangsa, ” tambahnya.
Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menilai kolaborasi lintas sektor ini sebagai “game changer” dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.
Baca Juga : IR. M. Shadiq Pasadigoe Kembali Ditunjuk Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Sumbar 2025—2029
” Melalui kolaborasi multi stakeholder ini, kami akan mempercepat agar sertipikat hak atas tanah bisa dijadikan agunan. Ini langkah besar. Kita akan mengubah tanah yang ‘diam’ menjadi aset produktif yang ‘bicara’ dan mampu menopang usaha mikro, ” tegasnya.
Menteri Maman juga berpesan agar pemerintah daerah menjadi rumah yang nyaman bagi pelaku UMKM.
” Permudah izin usaha, bantu akses modal, dukung pemasaran dan dampingi UMKM dengan sepenuh hati, ” ujarnya.
Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, Wamen Ossy juga menyerahkan sertifikat tanah kepada 10 penerima perwakilan UMKM. Lima di antaranya berasal dari Kabupaten Tasikmalaya melalui hasil lintas sektor, sementara lima lainnya merupakan pelaku UMKM dari Kabupaten Garut hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Usai acara, Wamen Ossy turut meninjau pameran UMKM yang digelar bersamaan dengan kegiatan LOKAMODAL, sebagai bentuk dukungan langsung terhadap pengembangan produk lokal dan ekonomi kreatif masyarakat Garut. (Wan/LB)
