Wartalive.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Sri Pranoto, mengajak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memperkuat integritas dan sistem kerja dalam menjalankan tugasnya, khususnya di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan hukum pertanahan.
Ajakan tersebut disampaikannya dalam Seminar Upgrading bertema “Proteksi Hukum dan Mitigasi Risiko Hukum terhadap PPAT dalam Melaksanakan Jabatannya” yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Sumatera Utara (Sumut) di Aula Kantor BPN Sumut, di Medan, Senin (20/4/2026)
Dalam acara seminar tersebut, menghadirkan sejumlah narasumber dan praktisi hukum pertanahan, yang memberikan pemaparan terkait tantangan dan risiko hukum yang dihadapi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan tugasnya.
Baca Juga : PLN Genjot Listrik Desa Patialo, Target Nyala April 2026
Dalam sambutannya, Sri Pranoto menekankan bahwa hubungan antara PPAT dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak cukup hanya bersifat administratif, namun harus ditingkatkan menjadi kemitraan strategis berbasis sistem, data dan integritas.
“ Penguatan integritas dan sistem menjadi kunci dalam meminimalisir risiko hukum serta meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat, ” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi PPAT agar mampu menghadapi berbagai tantangan serta potensi sengketa yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan.
Seminar ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan diskusi yang konstruktif bagi para PPAT untuk memperdalam pemahaman hukum sekaligus memperkuat profesionalisme dalam menjalankan jabatan.
” Dengan sinergi yang semakin kuat antara PPAT dan ATR/BPN, diharapkan tercipta tata kelola pertanahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas di Sumut, ” terangnya.
Ketua IPPAT Sumut, Dr. Nurlinda Simanjorang, menegaskan, hubungan kelembagaan antara IPPAT dan jajaran ATR/BPN, khususnya Kantor Wilayah BPN Provsu, kini semakin harmonis dan terarah. Kondisi tersebut turut mendorong percepatan penyelesaian berbagai layanan pertanahan di daerah.
Peningkatan kinerja layanan itu, salah satunya terlihat dari menurunnya jumlah tunggakan berkas pertanahan yang kini menjadi salah satu yang terendah secara nasional.
Lihat Juga : 346 Jemaah Haji Madina Ikuti Manasik Akbar 2026
” Capaian ini tak lepas dari kepemimpinan Kepala Kanwil BPN Sumut, Sri Pranoto, yang dinilai berhasil mendorong transformasi pelayanan secara berkelanjutan.
” Sinergi PPAT dan ATR/BPN harus naik kelas, lebih sistemik, terintegrasi dan berbasis kepercayaan. Kita harus bergerak dari hubungan administratif menjadi kemitraan strategis berbasis sistem, data.dan integritas, ” tegasnya.
Usai acara dilanjutkan dengan sesi diskusi serta tanya jawab antara peserta seminar.dengan narasumber. (Wan)
 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Sri Pranoto, mengajak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memperkuat integritas dan sistem kerja dalam menjalankan tugasnya, khususnya di tengah meningkatnya kompleksitas persoalan hukum pertanahan.){kind=link}