Wartalive.co.id – Wali Kota Padangsidimpuan Letnan Dalimunthe, meninjau langsung sejumlah lokasi rencana pembangunan 1.133 Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana, Sabtu (11/4/2026).
Peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Daerah (Sekda) H. Rahmat Marzuki Nasution, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Adapun lokasi yang ditinjau meliputi Desa Palopat Pijorkoling, kawasan kompleks perkantoran Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan Desa Huta Koje, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan.
Dikesempatan itu, Wali Kota Letnan Dalimunthe menyampaikan, pembangunan Huntap tidak hanya fokus pada percepatan, tetapi juga harus mengutamakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Baca Juga : Jembatan Vital Dibenahi, Polisi dan Warga Kompak Bergotong Royong
“ Kita ingin Huntap ini benar-benar menjadi tempat tinggal yang layak, aman dan nyaman. Masyarakat yang terdampak bencana harus bisa kembali hidup dengan tenang dan bermartabat, ” ujarnya.
Wali Kota juga menginstruksikan jajarannya, agar segera merampungkan pendataan penerima secara valid dan transparan agar bantuan tepat sasaran.
“ Data harus akurat. Pastikan yang menerima adalah warga yang benar-benar terdampak dan membutuhkan, ” ujarnya.
Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Wali Kota meminta agar pembangunan Huntap dilengkapi dengan infrastruktur dasar yang memadai, seperti akses jalan, sistem drainase, serta fasilitas lingkungan yang mendukung aktivitas warga.
” Jangan hanya bangun rumah, tapi bangun kawasan yang layak huni. Akses harus mudah, lingkungan harus sehat, ” katanya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta memastikan lokasi pembangunan bebas dari potensi risiko bencana di masa mendatang.
“ Kita tidak ingin masyarakat direlokasi ke tempat yang masih rawan. Aspek mitigasi harus menjadi prioritas, ” tegasnya.
Sebelumnya, Rabu (8/4/2026), Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, terlebih dahulu melaksanakan audiensi terkait pembangunan Huntap bersama Kepala Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), Irjen Pol Wahyu Bintono Haribawono, di Jakarta.
Pada pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, khususnya terkait kesiapan lahan dan percepatan pembangunan Huntap di Kota Padangsidimpuan.
Menindaklanjuti hasil audiensi tersebut, Pemko Padangsidimpuan diundang menghadiri rapat koordinasi lanjutan yang digelar di Ruang Command Center Gedung B Lantai 2 Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (9/4/2026)
Rapat yang dipimpin Wahyu Bintono Haribawono, dengan Dody M. Taufik sebagai wakil pimpinan rapat, merupakan bagian dari Rapat Satgas PRR pasca bencana yang secara khusus membahas percepatan penetapan lokasi serta penyediaan lahan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan.
Fokus utama pembahasan adalah proses pembebasan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV Regional I yang berada di Desa Perkebunan Pijorkoling, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, sebagai lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Huntap.
Dalam rapat tersebut, dibahas rencana pembangunan sebanyak 1.133 unit Huntap yang diperuntukkan bagi 1.133 Kepala Keluarga (KK) dan Pemko Padangsidimpuan mengusulkan pemanfaatan lahan seluas 20 hektare di kawasan HGU PTPN IV sebagai lokasi pembangunan.
Lokasi lahan tersebut diketahui telah melalui berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat hingga kajian teknis oleh sejumlah instansi terkait, antara lain Badan Geologi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Selain itu, rencana pembangunan huntap juga telah tercantum dalam Rencana Induk (Renduk) tahun 2026 di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Namun demikian, dalam pembahasan di tingkat pusat, program pembangunan tersebut mengalami penyesuaian jadwal ke tahun 2027 akibat belum tuntasnya persoalan lahan.
Meski begitu, peluang untuk mengembalikannya ke target tahun 2026 masih terbuka, mengingat pembangunan huntap merupakan program prioritas Satgas PRR.
Dari sisi teknis, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyampaikan, pembangunan yang dilakukan pihaknya difokuskan pada unit rumah, sementara penyediaan sarana pendukung seperti jaringan listrik dan air bersih menjadi tanggung jawab instansi terkait, yakni PLN dan PDAM.
” Permasalahan lahan tidak boleh berlarut-larut. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, ” tegas Wali Kota.
Lihat Juga : Pelaku Curanmor Ditangkap, Polisi Amankan Barang Bukti
Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pada periode 2022-2023, lahan seluas 75 hektare yang diperuntukkan bagi pengembangan kota dan kepentingan umum telah menyelesaikan proses administrasi pelepasan, serta memperoleh persetujuan dari pihak PTPN IV bersama para pemegang sahamnya, termasuk Badan Pengelola BUMN dan Danantara, hingga pada tahap kesepakatan nilai ganti rugi.
Namun demikian, hingga saat ini proses pembayaran ganti rugi oleh Pemlo padangsidimpuan belum terselesaikan. Artinya, secara legalitas, lahan tersebut belum sepenuhnya menjadi milik Pemko Padangsidimpuan.
Di sisi lain, pihak PTPN IV juga menekankan pentingnya kejelasan status hukum lahan seluas 75,14 hektare tersebut, termasuk terkait mekanisme ganti rugi dan apabila tidak tercapai kesepakatan, terdapat kemungkinan pengalihan lokasi ke wilayah lain yang lebih jauh.
” Kita berharap melalui rapat koordinasi tersebut, seluruh pihak dapat mempercepat penyelesaian persoalan lahan, sehingga pembangunan Huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Kota Padangsidimpuan dapat segera direalisasikan secara tepat waktu, terencana dan berkelanjutan, ” ungkapnya. (Wan)
