Wartalive.co.id – Program bantuan bedah rumah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menuai keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Warga menilai pelaksanaan program yang berlangsung pada akhir 2025 itu belum berjalan transparan, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pengadaan material bangunan, (17/4/2026)
Salah seorang penerima bantuan di Kecamatan Siabu, MN, mengaku tidak mengetahui rincian biaya material yang digunakan. Ia menyebut seluruh kebutuhan bangunan disediakan langsung oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), tanpa disertai informasi harga yang jelas.
“Bon faktur yang kami terima tidak ada harga barangnya. Jadi kami tidak tahu berapa sebenarnya biaya yang dikeluarkan, dan kualitas barangnya pun jadi dipertanyakan,” ujarnya menurut keterangan yang dihimpun dari Waspada id.
Baca Juga : Pelayanan Kesehatan Gratis PKK Sumut Disambut Antusias Warga Asahan
Menurutnya, material yang diberikan kepada setiap penerima bantuan juga disamaratakan. Padahal, kondisi rumah masing-masing berbeda, sehingga kebutuhan bahan tidak sama. Akibatnya, beberapa warga harus menambah biaya pribadi untuk melanjutkan pembangunan rumah mereka.
Keluhan lain disampaikan warga berinisial S yang menyoroti proses pencairan dana bantuan. Ia mengatakan, saat berada di bank, dirinya menandatangani pencairan dana sebesar Rp25 juta. Namun, dana yang diterima hanya Rp3 juta.
“Katanya sisanya untuk upah tukang. Tapi kami tidak tahu rinciannya seperti apa,” ungkapnya.
Warga menilai kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dana bantuan yang bersumber dari APBD. Mereka berharap ada keterbukaan informasi agar program tersebut benar-benar memberikan manfaat maksimal.
Lihat Juga : Satlantas Madina Imbau Warga Tertib Berlalu Lintas di Pasar Pidoli
Sementara itu, hingga saat ini pihak Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan warga.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi serta memberikan penjelasan secara transparan guna menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan tersebut.(Sry)
 menuai keluhan dari sejumlah penerima manfaat. Warga menilai pelaksanaan program yang berlangsung pada akhir 2025 itu belum berjalan transparan, khususnya terkait penggunaan anggaran dan pengadaan material bangunan, (17/4/2026)){kind=link}