Wartalive.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang rapat Paripurna DPRD Tapsel, di Sipirok, Selasa (21/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu menyampaikan Pengantar Nota Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus memberikan tanggapan dan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tapsel Rahmat Nasution dihadiri Wakil Ketua Abdul Basith Dalimunthe dan Borkat, S.Sos, anggota DPRD Tapsel, Sekretaris Daerah (Sekda) Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) Farwis, para staf ahli, asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, serta undangan lainnya.
Baca Juga : Rokok Ilegal dari Sumbar Berujung di Meja Penyidik Bea Cukai
Dalam pemaparannya, Bupati Tapsel H Gus Irawan Pasaribu menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapsel TA 2025 telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Utara dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp1,576 triliun berhasil terealisasi Rp1,605 triliun atau 101,85 persen. Sementara belanja daerah yang dianggarkan Rp1,643 triliun terealisasi Rp1,443 triliun atau 87,85 persen.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp998,753 miliar, belanja modal Rp201,065 miliar, belanja tidak terduga Rp7,612 miliar, dan belanja transfer Rp236,083 miliar. Sementara pembiayaan netto terealisasi Rp76,424 miliar sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp238,839 miliar.
Dalam rapat lanjutan, Bupati Gus Irawan menyampaikan jawaban atas berbagai masukan, pertanyaan dan catatan strategis yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Ia mengapresiasi seluruh fraksi yang telah memberikan pandangan konstruktif terhadap laporan pertanggungjawaban APBD.
Salah satu fokus utama yang disampaikan Bupati adalah penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Tapsel pada 25 November 2025 lalu.
Menurutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana akan dilaksanakan selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, sesuai dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana (R3P).
” Proses pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana di daerah terdampak menjadi prioritas kita. Rehabilitasi pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat direncanakan selesai dalam waktu tiga tahun, ” ujar Gus Irawan.
Ia menjelaskan, besarnya SiLPA tahun 2025 dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni realisasi pendapatan yang melampaui target serta efisiensi belanja daerah.
Selain itu, sejumlah program pembangunan mengalami penundaan akibat bencana yang terjadi menjelang akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.
Di sektor pertanian, Bupati mengungkapkan lebih dari 3.000 hektare lahan sawah terdampak bencana dan pada tahap awal rehabilitasi, pemerintah telah memperoleh dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian untuk normalisasi sekitar 700 hektare lahan sawah yang rusak.
Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkab Tapsel terus memperkuat pengawasan pajak dan retribusi, memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem penerimaan daerah.
Namun, peningkatan PAD tetap mempertimbangkan iklim investasi dan kondisi ekonomi masyarakat.
Di bidang pelayanan publik, Pemkab Tapsel juga mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui proses peningkatan status RSUD Sipirok menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan mendorong seluruh puskesmas menerapkan pola pengelolaan BLUD.
Sementara di sektor pendidikan, pemerintah daerah terus meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan serta mengoptimalkan peran pengawas sekolah.
Bupati juga menyampaikan capaian positif dalam penanganan stunting dan kemiskinan, dimana, angka stunting di Tapsel turun dari 15 persen pada 2024 menjadi 6,61 persen pada 2025.
Di saat yang sama, angka kemiskinan juga mengalami penurunan meski daerah tersebut sempat dilanda bencana.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Tapsel memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting, sekaligus menerima insentif fiskal sebesar Rp2 miliar.
Lihat Juga : Ketua DPRD Tapsel Sambut Baik Langkah Kapolres Serap Aspirasi
” Capaian ini jangan membuat kita berpuas diri, tetapi harus menjadi motivasi untuk menghasilkan angka yang lebih baik lagi, ” kata Bupati.
Menutup penyampaiannya, Gus Irawan menegaskan komitmen Pemkab Tapsel untuk terus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif dan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
” Sinergi dan kolaborasi harus terus kita jaga untuk mewujudkan Tapsel sesuai dengan semangat dan jargon kita, Tapsel Bangkit, ” pungkasnya.(Wan)
