Wartalive.co.id – Percepatan pembangunan infrastruktur permanen menjadi fokus utama Satuan
Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana
Sumatera dalam mengawal pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera
Barat. Satgas PRR memastikan berbagai infrastruktur strategis yang
terdampak bencana segera ditangani secara menyeluruh sehingga mampu
memberikan perlindungan jangka panjang sekaligus mempercepat pemulihan
aktivitas masyarakat.
Komitmen itu juga diikuti kegiatan monitoring dan evaluasi yang salah
satunya dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Bireuen,
Aceh, pada 14-15 Juli 2026. Kegiatan itu juga melibatkan pemerintah
daerah, Balai Wilayah Sungai (BWS) Aceh, Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional (BPJN), serta instansi teknis lainnya.
Peninjauan lapangan difokuskan untuk memastikan berbagai pekerjaan
rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berhenti pada penanganan darurat,
tetapi segera berlanjut menuju pembangunan infrastruktur permanen yang
lebih tangguh terhadap ancaman bencana.
Baca Juga : Kemnaker Optimalkan AI untuk Analisis Pasar Kerja dan Perencanaan Pelatihan
Di Kabupaten Nagan Raya, Satgas PRR meninjau sejumlah infrastruktur
prioritas, mulai dari Jembatan Krueng Lamie, Jembatan Gunongkong, Jalan
dan Jembatan Beutong Ateuh, hingga beberapa ruas jalan yang mengalami
abrasi akibat gerusan sungai. Hasil monitoring menunjukkan perlunya
percepatan pembangunan penguatan tebing sungai, normalisasi aliran
sungai, perlindungan badan jalan, serta penyelesaian pembangunan
jembatan sebagai solusi permanen untuk menjaga konektivitas masyarakat.
“Tim meminta pemerintah daerah bersama Pemerintah Aceh, BWS Aceh, BPJN,
dan instansi terkait segera memperkuat koordinasi agar penanganan
permanen dapat dipercepat sehingga akses masyarakat, kegiatan ekonomi,
dan pelayanan publik kembali berjalan optimal,” tulis Tim Satgas PRR
dalam laporannya.
Perhatian khusus juga diberikan kepada Jembatan Gunongkong yang hingga
kini belum dapat difungsikan setelah terdampak banjir bandang. Satgas
PRR meminta pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan tersebut
tetap menjadi bagian dari Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pascabencana (R3P), sembari mendorong percepatan pembangunan jembatan
darurat melalui koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Satgas Jembatan
TNI agar kebutuhan masyarakat dapat segera terlayani sebelum konstruksi
permanen dilaksanakan.
Sementara di Kabupaten Bireuen, Satgas PRR memusatkan perhatian pada
rehabilitasi Bendung Pante Lhong, Saluran Primer Aramco, pembangunan
Jembatan Pante Lhong, serta pekerjaan revetment dan jetty yang menjadi
satu kesatuan sistem pengendalian sungai dan irigasi. Infrastruktur
tersebut memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan air bagi sekitar
6.562 hektare lahan persawahan sekaligus melindungi kawasan dari ancaman
abrasi dan perubahan alur sungai.
“Perbaikan bendung, saluran primer, pembangunan jembatan, serta
pengamanan sungai perlu diselesaikan secara terpadu agar fungsi irigasi,
perlindungan infrastruktur, dan konektivitas masyarakat dapat kembali
berjalan secara optimal,” tulis Tim Satgas PRR dalam laporannya.
Lihat Juga : Satgas TMMD ke-129 Kodim 1807/Sorong Selatan Bagikan 100 Paket Sembako Cegah Stunting
Satgas PRR juga menekankan pentingnya sinkronisasi pelaksanaan pekerjaan
antara BWS Aceh, BPJN, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku
kepentingan. Dengan pembangunan yang terintegrasi, infrastruktur
permanen yang dibangun tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana,
tetapi juga meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko bencana pada
masa mendatang.
Selain melakukan pengawalan di lapangan, Satgas PRR akan menindaklanjuti
berbagai masukan pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga
terkait, termasuk percepatan penyelesaian sejumlah jembatan strategis
yang masih menjadi kendala mobilitas masyarakat.(Satgas PRR)
