Wartalive.co.id – Bahas dinamika tabah air dan daerah, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Masyarakat Bersatu (APMB) Kota Padangsidimpuan mendatangi DPRD Kota Padangsidimpuan untuk berdiskusi bersama dengan anggota DPRD, Pemerintah Kota dan Forkopimda Kota Padangsidimpuan di di aula Paripurna gedung DPRD, Kota Padangsidimpuan, Selasa (2/9/2025)
Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat lintas institusi, seperti Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, Wakil Ketua Taty Aryani Tambunan, Rusydi Nasution, Wakil Wali Kota H. Harry Pahlevi Harahap, Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dr. Wira Prayatna, Kajari Dr. Lambok M.J. Sidabutar, unsur TNI, perwakilan Pemerintah Daerah serta mahasiswa se Kota Padangsidimpuan.
Dalam forum tersebut, perwakilan APMB, Asmar Siregar, menyampaikan sejumlah tuntutan isu nasional seperti pengesahan UU Perampasan Aset dan tuntutan secara daerah terkait kenaikan harga bahan pokok di Kota Padangsidimpuan, peralihan aset Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) ke Pemko Padangsidimpuan, serta peluang kerja bagi masyarakat.
Baca Juga : Targetkan Prestasi, PBVSI Sergai Siap Hadapi Kejurda Voli
Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan Sri Fitrah Munawaroh, menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Affan Kurniawan, seorang warga yang meninggal dunia saat menyampaikan aspirasi dalam aksi sebelumnya.
“ Kami atas nama DPRD Kota Padangsidimpuan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Affan Kurniawan, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, ” ujar Sri Fitrah saat membuka audiensi.
Terkait keluhan kenaikan harga bahan pokok, Sri Fitrah menegaskan DPRD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan turun langsung ke lapangan serta pihaknya juga sudah meminta Pemerintah Kota untuk mengambil langkah tegas mengendalikan harga pangan.
” Kami sudah melakukan RDP dan meninjau langsung ke lapangan. DPRD juga mendorong Pemko Padangsidimpuan agar melakukan langkah cepat dan tegas, sehingga masyarakat tidak semakin terbebani, ” tegasnya.
Sri Fitrah juga menyoroti pentingnya pengesahan UU Perampasan Aset dan proses peralihan aset dari Kabupaten Tapsel ke Pemko Padangsidimpuan. Menurutnya, DPRD akan terus mengawal proses tersebut demi kepentingan pembangunan daerah.
“ UU Perampasan Aset harus segera disahkan dan kami di DPRD akan terus mengawal proses ini. Begitu juga dengan aset Tapsel yang belum sepenuhnya diserahkan, akan kami dorong agar dapat segera dikelola oleh Pemko, ” jelasnya.
Lihat Juga : Ajang Boru Namora 2025, Sinergi Hari Jadi Tapsel dengan Semangat Pemuda
Menanggapi usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Sri Fitrah menyatakan DPRD akan mempertimbangkannya sebagai bagian dari langkah pengawasan.
” Pembentukan Pansus atau Satgas akan kami pertimbangkan, terutama untuk mengatasi persoalan naiknya harga bahan pokok dan memastikan pengelolaan aset berjalan transparan, ” tambahnya.
Sri Fitrah menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak, termasuk pemuda dan mahasiswa, untuk menjaga kondusivitas serta bersinergi membangun kota.
” Kami berharap komunikasi seperti ini terus terjalin. Aspirasi yang disampaikan hari ini adalah masukan berharga bagi kami dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi, ” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Harry Pahlevi menyampaikan apresiasinya kepada APMB yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat dengan cara yang konstruktif.
” Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan pemuda yang hadir hari ini. Aspirasi yang disampaikan adalah suara masyarakat Kota Padangsidimpuan yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah, ” ungkap Harry Pahlevi.
Ia juga menyoroti pentingnya investor untuk membuka lapangan kerja yang semakin sulit saat ini dan menjelaskan, untuk menarik investor, diperlukan langkah panjang dan persiapan matang, termasuk pengesahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang saat ini masih dalam proses.
“ Salah satu contoh, pihak Suzuya yang berencana berinvestasi di kota ini masih menunggu pengesahan Perda RTRW. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar proses ini segera tuntas sehingga investasi bisa berjalan, ” jelasnya.
Terkait polemik aset Kabupaten Tapsel, Harry menekankan, banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menyerahkan penjelasan teknis kepada Sekda, namun memastikan pemerintah kota terus berkoordinasi untuk mempercepat peralihan aset tersebut.
“ Masalah aset ini sangat penting, karena menyangkut pelayanan publik dan pembangunan. Kami akan terus berupaya agar aset yang seharusnya menjadi milik Kota Padangsidimpuan benar-benar bisa dikelola untuk kesejahteraan masyarakat, ” tegasnya.
Harry juga mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan bekerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“ Kami berharap mahasiswa, pemuda, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat saling mendukung demi kemajuan Kota Padangsidimpuan yang kita cintai bersama, ” tutupnya.
Plt. Sekda Kota Padangsidimpuan Rahmat Marzuki memaparkan, sejak 2021 sudah ada 32 aset Tapsel yang diserahkan ke Pemko Padangsidimpuan, sementara 8 aset lainnya masih berproses.
“ Satgas pangan juga suda dibentuk dan bekerja melalui operasi pasar serta gerakan pangan murah, guna mengantisipasi lonjakan harga dan inflasi, ” jelasnya.
Kajari Lambok Sidabutar menambahkan, pihaknya turut mengawal upaya pengembalian aset Tapsel ke Pemko dan melalui bidang intelijen, pihaknya secara rutin memantau setiap perkembangan harga bahan pokok di Padangsidimpuan.
” Setiap hari tim intelijen kami memantau dan memperbarui data terkait perkembangan harga bahan pokok. Hal ini menjadi dasar kami dalam memberikan rekomendasi maupun mengambil langkah hukum bila diperlukan, ” ujarnya.
Lambok juga mengajak seluruh pihak, termasuk mahasiswa, pemuda dan masyarakat, untuk bersinergi mengawal isu-isu strategis di Kota Padangsidimpuan dengan mengedepankan pendekatan yang konstruktif.
” Kami terbuka terhadap masukan dan siap bekerja sama untuk memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Mari kita jaga kondusivitas dan bersama-sama membangun kota ini, ” tutupnya.
Lihat Juga : Residivis Narkoba “Ucok Kepala Bosi” Kembali Ditangkap, Polisi Sita 80 Gram Ganja
Kapolres AKBP Wira Prayatna dalam sambutannya menekankan komitmen Polri mengawal investasi, menjaga stabilitas harga, hingga mendukung penyaluran beras SPHP agar harga pangan tetap terkendali. Ia juga meminta semua pihak tetap menjaga kondusivitas di tengah dinamika isu sosial.
Senada, Kasdim Mayor Inf. Hasbullah Pasaribu menyatakan TNI bersama Polri akan terus membantu pemerintah menyalurkan beras murah dan mendukung Satgas Pangan.
Audiensi ini ditutup dengan doa bersama serta foto bersama seluruh peserta, menandai komitmen bersama antara pemerintah, aparat dan mahasiswa untuk mencari solusi atas permasalahan yang disampaikan. (Lds)
 Kota Padangsidimpuan mendatangi DPRD Kota Padangsidimpuan untuk berdiskusi bersama dengan anggota DPRD, Pemerintah Kota dan Forkopimda Kota Padangsidimpuan di di aula Paripurna gedung DPRD, Kota Padangsidimpuan, Selasa (2/9/2025)){kind=link}