Thursday, November 19, 2026

Gus Irawan Ajak Pengurus HKTI Bersatu Perkuat Sektor Pertanian

Baca Juga

Wartalive.co.id, TAPANULI SELATAN – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Sumatera Utara (Sumut), yang juga Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HKTI Sumut Tahun 2026 harus mampu menghasilkan program kerja nyata yang menyentuh kebutuhan petani.

Menurut Gus Irawan, Rakerda bukan sekadar agenda konsolidasi organisasi, tetapi menjadi momentum untuk menyatukan pemikiran, memperkuat komitmen, serta merumuskan langkah strategis dalam mendorong kemajuan sektor pertanian di Sumut.

- Advertisement -

Hal tersebut disampaikan Gus Irawan Pasaribu saat memberikan sambutan sekaligus membuka Rakerda dan Focus Group Discussion (FGD) DPD HKTI Sumut di Aula Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Medan, Jalan Binjai Km 10, Desa Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, kemarin.

Baca Juga: Irsan Efendi Pasang Sikap, Golkar Padangsidimpuan Tegak Lurus Dukung Bahlil

Gus Irawan berharap seluruh peserta Rakerda dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan konstruktif dalam menyusun program kerja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat petani.

Ia mengingatkan agar setiap program yang dirumuskan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi harus realistis, terukur, serta memiliki peluang kuat untuk direalisasikan.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya dilihat dari besarnya struktur kepengurusan, tetapi juga dari kemampuan menjalankan program dan memberikan manfaat nyata bagi anggota serta masyarakat pertanian.

Karena itu, Gus Irawan menekankan pentingnya kerja sama dan keterlibatan seluruh jajaran pengurus, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota, agar setiap program dapat berjalan secara berkesinambungan.

” Saya berharap Rakerda mampu melahirkan rumusan strategis untuk memperkuat peran HKTI dalam menjawab berbagai persoalan pertanian, mulai dari ketersediaan pupuk dan benih, infrastruktur irigasi, kepastian harga hasil panen, hingga akses pembiayaan dan pemasaran produk pertanian, ” kata Gus Irawan.

Melalui Rakerda ini, Gus Irawan berharap HKTI Sumut semakin solid dan mampu mengambil peran strategis dalam pembangunan pertanian, sehingga keberadaan organisasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani.

” Dengan demikian, program kerja yang dihasilkan tidak berhenti sebatas perencanaan, melainkan diwujudkan melalui aksi nyata untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Sumut, ” tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI), H. Abdul Kadir Karding, mengapresiasi DPD HKTI Sumut yang menjadi salah satu daerah pertama menggelar Musyawarah Daerah (Musda) dan Rakerda untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan program kerja yang berdampak langsung bagi petani.

Karding menegaskan, kehadirannya tidak hanya sebagai Sekjen DPN HKTI, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada Ketua DPD HKTI Sumut, H. Gus Irawan Pasaribu, yang pernah menjadi ketuanya saat bertugas di DPR RI.

Ia juga menyampaikan selamat kepada Gus Irawan atas kepercayaan yang diberikan untuk memimpin HKTI Sumut.

Menurutnya, kepemimpinan yang kuat perlu diikuti konsolidasi organisasi, kerja nyata, dan kemampuan membangun kolaborasi untuk menjawab persoalan yang dihadapi petani.

Karding menilai, pelaksanaan Musda yang mengedepankan persatuan dan rekonsiliasi merupakan modal penting bagi organisasi.

Ia berharap semangat tersebut terus dipelihara agar HKTI dapat bergerak solid, tidak terjebak pada perbedaan kelompok, serta fokus memperjuangkan kesejahteraan petani.

Karding juga menekankan bahwa HKTI harus mampu memanfaatkan ruang komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan petani, namun, kedekatan dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi terlena atau kehilangan daya kritis.

Menurutnya, persoalan pertanian masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari irigasi, ketersediaan benih dan pupuk, kepastian harga, akses pembiayaan, perlindungan lahan, hingga akses pasar dan peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Karena itu, HKTI harus mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus penyambung aspirasi petani agar berbagai persoalan di lapangan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi dan kebijakan yang tepat sasaran.

“ Persoalan pertanian tidak boleh hanya diserahkan kepada pemerintah. HKTI juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan advokasi, pendampingan dan memperjuangkan kebutuhan petani, ” tegas Karding.

Ia juga mendorong agar program kerja HKTI di setiap tingkatan disusun berdasarkan kebutuhan riil petani, bukan sekadar memenuhi agenda organisasi.

Program yang dirancang harus realistis, terukur, dapat dilaksanakan, serta memberikan manfaat nyata bagi anggota dan masyarakat pertanian.

Karding selanjutnya menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola organisasi melalui penguatan basis data anggota, data kepengurusan, serta profil petani.

Data tersebut, menurutnya, menjadi fondasi untuk menentukan program pendampingan, pelatihan, advokasi, dan pengembangan usaha yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Ia juga mendorong pembagian tugas dan kewenangan pengurus secara jelas, disertai ukuran kinerja yang terukur, sehingga organisasi tidak hanya besar secara struktur, tetapi juga aktif dan produktif dalam menjalankan program.

Di bidang pertanian, Karding menekankan pentingnya modernisasi dan digitalisasi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta daya saing hasil pertanian.

Lihat Juga: Nusron Wahid Siapkan Pencabutan HGU 11 Korporasi Terindikasi Karhutla

Pemanfaatan teknologi juga dinilai strategis untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian sebagai usaha yang menjanjikan.

Selain meningkatkan produksi, HKTI diminta memperkuat hilirisasi, kemitraan usaha, koperasi dan akses pasar, termasuk membuka peluang ekspor bagi komoditas unggulan daerah.

Dengan demikian, petani tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai perdagangan.

Karding turut menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, peneliti, serta komunitas petani.

Sinergi lintas sektor tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem pertanian yang berkelanjutan dan mampu menjawab persoalan dari hulu hingga hilir.

” Saya berharap HKTI Sumut dapat menjadi contoh pengelolaan organisasi yang produktif, memiliki basis data yang kuat, aktif mendampingi petani, serta mampu menerjemahkan aspirasi petani menjadi program dan kebijakan pembangunan daerah, ” terangnya.

Dalam sambutan Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution yang dibacakan Kepala UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Ayunita Fitra, disampaikan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Tantangan tersebut mencakup peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, kepastian pasar, harga yang wajar, ketersediaan pupuk dan benih, irigasi, perubahan iklim, regenerasi petani, pembiayaan, teknologi, serta peningkatan nilai tambah hasil produksi.

Pemprovsu, lanjutnya, menempatkan pertanian sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah.

Oleh karena itu, HKTI diharapkan mengambil peran lebih luas dalam mendorong pembangunan pertanian berbasis desa, memperkuat kapasitas petani, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah.

” Diharapkan Rakerda ini menghasilkan agenda konkret yang menyentuh kebutuhan petani dan memperkuat ketahanan pangan, sekaligus memastikan petani tidak berjalan sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan usaha tani, ” terang Ayunita.

Ketua Harian DPD HKTI Sumut Dr. Ade Gunawan, dalam laporannya juga menekankan pentingnya penguatan pendampingan hukum dan kepastian legalitas lahan petani, pembentukan basis data, serta pengembangan program pendidikan dan pelatihan pertanian.

Melalui Rakerda ini, HKTI Sumut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus melahirkan program kerja yang tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan dalam pendampingan, penguatan usaha, perluasan akses pasar, dan peningkatan kesejahteraan petani di Sumut.

” Langkah ini diharapkan memperkuat hubungan antara petani, pelaku usaha, dan pihak yang dapat menyerap hasil produksi, sekaligus membuka peluang pemasaran komoditas unggulan, ” pungkasnya.

Baca Juga: Mustahik Baznas Tapsel Panen Ikan dan Cabai, Bupati Dorong Kemandirian Ekonomi

Rangkaian kegiatan Rakerda HKTI Sumut Tahun 2026 juga diisi dengan FGD dalam dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema “Potensi dan Problem Pertanian di Sumut”, dengan melibatkan unsur Dinas Pertanian Sumut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Pupuk Indonesia, serta Kesbangpol Sumut.

Sesi kedua membahas “Peluang dan Hambatan Komoditas Pertanian Sumut Menuju Pasar Ekspor”, dengan narasumber dari Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, serta Balai Karantina.

Diskusi ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi komoditas unggulan, hambatan perdagangan, kebutuhan pembiayaan, dan persyaratan yang harus dipenuhi agar produk pertanian Sumut mampu menembus pasar yang lebih luas.

Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan pengukuhan Tim Business Matching dan Offtaker Center HKTI Sumut serta penyerahan dokumen aksi kerja sama antara DPD HKTI Sumut dan Balai Karantina Sumut. (Wan)

Warta Terbaru

Peduli Keselamatan Pengendara di Ops Zebra Toba 2026, Satlantas Polres Tapsel Turun Tangan Tambal Jalan Rusak di Sipirok

Wartalive.co.id, TAPANULI SELATAN – Sebagai wujud kepedulian terhadap keselamatan berlalu lintas dan kenyamanan masyarakat, personel Satuan Lalu Lintas (Satlantas)...

Artikel Menarik Lainnya