Wartalive.co.id – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, optimistis Presiden Prabowo Subianto mampu membawa Indonesia keluar dari tekanan fiskal yang saat ini dihadapi melalui berbagai kebijakan strategis yang tengah disiapkan pemerintah.Keyakinan tersebut disampaikan Gus Irawan kepada sejumlah wartawan di Medan, Senin (15/6/2026).
Mantan anggota DPR RI Komisi XI periode 2019 – 2024 yang membidangi keuangan, Perbankan dan perpajakan itu menilai pemerintah memiliki konsep yang jelas untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal.
Menurut Gus Irawan, tantangan utama fiskal saat ini adalah potensi pelebaran defisit anggaran yang mendekati batas maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam APBN 2026, pemerintah bersama DPR telah menetapkan defisit sebesar 2,68 persen dari PDB atau sekitar Rp689,1 triliun.Ia menilai salah satu sumber tekanan fiskal berasal dari kebocoran penerimaan negara akibat praktik curang dalam aktivitas ekonomi, khususnya transaksi ekspor.“ Indonesia banyak kehilangan sumber pendapatan karena praktik-praktik yang tidak jujur dalam perekonomian. Karena itu, saya melihat Badan Ekspor yang sedang digagas pemerintah dapat menjadi instrumen penting untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi menambah penerimaan negara, ” ujar Gus Irawan.
Ia menjelaskan, selama ini masih ditemukan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor dan penggunaan invoice yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan, terutama dari sektor pajak.
Menurutnya, komoditas unggulan seperti nikel, timah, dan berbagai sumber daya alam lainnya seharusnya mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap APBN apabila seluruh transaksi tercatat secara transparan dan sesuai fakta.
“ Kalau transaksi ekspor tercatat sesuai nilai sebenarnya, tentu akan sangat membantu penerimaan negara. Selama ini ada potensi pajak yang hilang karena nilai transaksi yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi riil, ” katanya.
Selain sektor ekspor, Gus Irawan juga menyoroti pengelolaan lahan perkebunan dan pertambangan yang dinilai selama ini belum optimal dalam memberikan kontribusi kepada negara.Ia mencontohkan lahan sawit seluas sekitar 47 ribu hektare di Kabupaten Padang Lawas yang secara hukum telah disita negara sejak 2007, namun baru benar-benar dikuasai pemerintah pada 2025
.“ Artinya selama sekitar 18 tahun ada potensi pendapatan negara yang belum termanfaatkan secara maksimal. Ini menunjukkan masih banyak ruang yang bisa diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan negara, ” ujarnya.
Secara nasional, lanjutnya, pemerintah telah mengambil alih sekitar 3,5 juta hektare lahan sawit. Jika pengelolaannya dilakukan secara optimal, potensi pendapatan yang dihasilkan diyakini dapat mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen.
Meski demikian, Gus Irawan mengakui proses penertiban transaksi ekspor maupun praktik korporasi yang merugikan negara tidak dapat dilakukan secara instan.“ Tidak mungkin semuanya langsung selesai dalam tahun pertama. Ini membutuhkan proses dan penegakan aturan yang konsisten. Namun saya yakin penerimaan negara akan terus meningkat karena pemerintah sudah memiliki konsep untuk mengatasinya, ” tegasnya.
Terkait pernyataan Presiden Prabowo mengenai nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS, Gus Irawan menilai pernyataan tersebut harus dipahami sebagai upaya pemerintah menjaga psikologi masyarakat dan pelaku pasar.Menurutnya, seorang kepala negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan rasa tenang di tengah masyarakat agar tidak terjadi kepanikan yang justru dapat memperburuk kondisi ekonomi
.“ Presiden tentu memahami persoalan ekonomi dan nilai tukar. Saya melihat pernyataan itu lebih kepada upaya menjaga psikologis masyarakat agar tidak terjadi panic buying maupun aksi borong dolar, ” katanya.Gus Irawan juga menilai langkah pemerintah untuk meningkatkan tax ratio merupakan strategi yang tepat dalam memperkuat APBN dan mengendalikan defisit.Menurutnya, menjaga defisit anggaran pada dasarnya dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan belanja pemerintah.
“ Kalau penerimaan bisa ditingkatkan, maka ruang fiskal akan semakin kuat. Jika masih diperlukan, efisiensi belanja juga bisa dilakukan. Jadi pengelolaan defisit pada dasarnya adalah bagaimana mengatur keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, ” jelasnya.
Ia meyakini pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, telah melakukan berbagai simulasi dan stress test untuk mengantisipasi kemungkinan pelebaran defisit.“ Pemerintah tentu sudah menghitung berbagai skenario. Karena itu saya optimistis tekanan fiskal seberat apa pun dapat dilewati. Presiden Prabowo memiliki pemahaman yang baik mengenai ekonomi dan saya yakin kebijakan yang diambil akan mampu memperkuat kondisi fiskal nasional, ” pungkasnya.(Wan)
