Wartalive.co.id — Polemik pendataan penerima bantuan Jaminan Hidup (Jadup) pascabencana banjir bandang dan longsor akhir 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah terus menuai sorotan. Sejumlah warga terdampak mengaku belum menerima bantuan bahkan tidak terdaftar sebagai calon penerima manfaat program dari Kementerian Sosial RI, (16/4/2026)
Kondisi ini memicu protes warga yang merasa dirugikan. Mereka menilai proses pendataan tidak transparan dan terkesan saling lempar tanggung jawab antar instansi terkait.
Sejumlah penyintas bencana sempat mendatangi Kantor Dinas Sosial Tapteng pada 9 April 2026, namun tidak mendapatkan penjelasan yang diharapkan. Warga justru diarahkan untuk menanyakan persoalan tersebut ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Baca Juga : Distribusi LPG 3 Kg di Madina Tetap Normal
“Kami sudah pernah menanyakan langsung ke Kantor Dinas Sosial, tapi malah disuruh tanyakan ke BPBD,” ujar Suarman Panjaitan, warga Lingkungan IV, Kelurahan Sibuluan Indah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Tapteng, Mariati Manullang, menjelaskan bahwa data penerima Jadup mengacu pada data rumah rusak yang dihimpun oleh BPBD. Data tersebut kemudian menjadi dasar dalam pengusulan bantuan ke pemerintah pusat.
“Terkait Jadup, data awal yang dipakai adalah data rumah rusak dari BPBD. Untuk tahap selanjutnya juga tetap menggunakan data yang diusulkan BPBD ke BNPB maupun satgas,” jelasnya.
Namun, pernyataan tersebut dibantah pihak BPBD. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tapteng, Leonardus Sinaga, menegaskan bahwa proses verifikasi penerima bantuan Jadup merupakan kewenangan Dinas Sosial.
“Kalau mengenai Jadup itu dari Kementerian Sosial, dan verifikasi data ada di Dinas Sosial. Termasuk juga bantuan Dana Tunggu Hunian,” ujarnya.
Lihat Juga : Bupati Lantik dan Baiat Dewas dan Dekim MTQN ke-57 Asahan 2026
Di tengah polemik tersebut, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Wilayah Tapteng turut turun tangan melakukan verifikasi ulang data warga terdampak. Hal ini dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Karena ini sudah menjadi sorotan publik, kami turun membantu memverifikasi dan memastikan warga yang benar-benar terdampak namun belum terakomodir,” kata Erwansjah.
Polemik ini diharapkan segera menemukan titik terang, sehingga bantuan Jadup dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran bagi seluruh korban bencana di Tapanuli Tengah.(Sry)
Sumber : RRI
