Wartalive.co.id – Pada Selasa, 4 Juni, Wakil Bupati Samosir, Ariston Tua Sidauruk, berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih Wilayah II. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan berlangsung di Kantor Bupati Dairi, yang terletak di Sidikalang.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Wakil Bupati Dairi, Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo, Komando Tarigan, serta perwakilan dari Kabupaten Pakpak Bharat dan Humbang Hasundutan. Ariston tidak sendiri; ia didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Perindustrian, Rista Sitanggang, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Immanuel Sitanggang, yang berasal dari Samosir.
Dalam sebuah rapat yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Dandy Satria Iswara, ditegaskan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah bagian dari program strategis nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden RI. Pemerintah memiliki target untuk mendirikan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp250 triliun.
Baca Juga : Wakil Wako Padangsidimpuan Ikuti RUPS LB Bank Sumut di Medan
“Program ini telah dibahas dalam sidang kabinet terbatas. Setiap koperasi akan mendapat plafon anggaran sekitar Rp3 miliar. Hingga kini, sebanyak 78.382 koperasi telah terbentuk dan tengah menunggu penerbitan akta notaris,” ujar Dandy.
Dandy menekankan betapa krusialnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih di setiap kabupaten, yang akan dipimpin oleh kepala daerah. Ia juga mengusulkan agar dibuka posko untuk pengurusan akta notaris di tingkat kecamatan, serta menjalin kerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia untuk mempercepat proses legalitas koperasi.
“Ini bukan proyek biasa. Koperasi Merah Putih adalah upaya fundamental membangun ekonomi desa berbasis gotong royong. Selain anggaran koperasi, pemerintah juga mengalokasikan Rp200 triliun untuk program makan bergizi dan Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR),” tegas Dandy.
Menanggapi isu tersebut, Wakil Bupati Samosir mengungkapkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembentukan koperasi di 128 desa dan 6 kelurahan. Saat ini, perhatian Pemerintah Kabupaten Samosir tertuju pada percepatan proses pengurusan akta notaris yang akan menjadi landasan hukum bagi operasional koperasi tersebut.
Lihat Juga : Jelang Ibadah Haji di Armuzna, Wali Kota Padangsidimpuan Sambut Kunjungan Ketua Komisi VIII DPR RI
“Kami ingin memastikan seluruh koperasi yang telah terbentuk segera memperoleh legalitas. Dengan dukungan provinsi dan pemerintah pusat, kami optimistis proses ini dapat rampung sebelum peluncuran nasional oleh Presiden pada 12 Juli mendatang,” ujar Ariston.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir bertekad untuk membina dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola koperasi. Fokus utama mereka adalah pada pengelolaan potensi ekonomi lokal, termasuk sektor pariwisata, pertanian, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sumber : Kominfo Samosir

