Wartalive.co.id – Transformasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mulai diarahkan tidak lagi sebatas pelayanan kesehatan, tapi didorong menjadi pintu masuk masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dasar sekaligus menyampaikan persoalan yang dihadapi di tingkat Desa dan Kelurahan.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Tapsel, Ny. Murni Gus Irawan Pasaribu, saat mensosialisasikan pelaksanaan Posyandu berbasis enam Standar Pelayanan Minimal (6 SPM) di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Bupati Tapsel, di Sipirok, Senin (31/8/2026).
Sosialisasi tersebut diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus TP PKK, Tim Pembina Posyandu kecamatan dan desa, camat, kepala desa serta pemangku kepentingan terkait se-Kabupaten Tapsel.
Ny. Murni menjelaskan, transformasi Posyandu memperluas cakupan pelayanan dasar yang sebelumnya lebih identik dengan bidang kesehatan.
Dalam konsep 6 SPM, pelayanan Posyandu mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial.
“ Posyandu tidak lagi hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi sudah mencakup enam bidang pelayanan dasar. Karena itu, Posyandu kita dorong menjadi tempat masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di desa, ” ujarnya.
Dalam penerapannya, Tapsel memilih pendekatan yang menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ny. Murni menegaskan, pemerintah daerah tetap memberdayakan lima kader Posyandu yang selama ini telah menjalankan pelayanan di setiap Desa dan Kelurahan.
Menurutnya, kelima kader tersebut masih dapat dioptimalkan karena telah memperoleh insentif dari pemerintah desa.
“ Lima kader ini tetap kita manfaatkan. Tidak kita tambah menjadi enam kader karena lima kader tersebut sudah mendapatkan insentif dari desa. Dengan kondisi efisiensi anggaran, kita tetap memberdayakan lima kader yang ada, ” jelasnya.
Ia juga memastikan pelaksanaan Posyandu 6 SPM tetap dilakukan secara rutin setiap bulan. Namun bedanya, pelayanan yang diberikan akan diperluas agar Posyandu mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat pada berbagai bidang pelayanan dasar.
Dengan pola tersebut, Posyandu diharapkan tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tetapi juga pusat informasi dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah.
“ Masyarakat nantinya akan memahami bahwa kalau ada permasalahan di desa, mereka bisa datang ke Posyandu untuk menyampaikan atau mengadukan permasalahan tersebut, ” katanya.
Ny. Murni juga menekankan pentingnya validitas data dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM.
Setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus dicatat dan diverifikasi terlebih dahulu agar intervensi pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan.
“ Jangan sampai ada lagi salah sasaran. Data itu harus datang dari masyarakat, kemudian pemerintah desa melihat dan memverifikasi permasalahan tersebut sebelum diteruskan ke Kecamatan dan Kabupaten, ” tegasnya.
Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi penting agar program pemerintah, termasuk bantuan maupun pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menyentuh persoalan yang ditemukan di lapangan.
Berbagai pengaduan yang dihimpun kader nantinya dapat menjadi bahan bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menentukan bentuk intervensi dan tindak lanjut.
Karena itu, Ny. Murni meminta seluruh perangkat daerah memahami tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM.
Ia juga mendorong para Ketua Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Desa tidak berhenti pada pemahaman teori, tetapi segera menerapkan mekanisme tersebut di wilayah masing-masing.
Sementara, Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu melalui Sekretaris Daerah H. Sofyan Adil Siregar menyampaikan, transformasi Posyandu menjadi bagian penting dari strategi pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Menurut Bupati, perubahan kebijakan membuat posisi Posyandu semakin strategis sebagai lembaga kemasyarakatan desa sekaligus mitra pemerintah dalam mendukung pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kemasyarakatan.
“ Posyandu sekarang berperan lebih luas, tidak hanya di bidang kesehatan, tetapi juga sebagai lembaga pelayanan terpadu yang mencakup enam bidang pelayanan dasar, ” ujarnya melalui Sekda.
Bupati meminta seluruh OPD membangun sinergi dalam menjalankan Posyandu 6 SPM.
Program dan penganggaran masing-masing perangkat daerah harus diselaraskan sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tidak berjalan secara terpisah.
“ Jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Kita harus satu visi demi terwujudnya Tapsel yang maju dan berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menyongsong Indonesia Emas 2045, ” tegasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Tapanuli Selatan M. Yusuf Nasution mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan mengenai Posyandu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Menurutnya, regulasi tersebut membawa perubahan terhadap kelembagaan dan fungsi Posyandu yang kini menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang kedudukannya sejajar dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, seperti PKK dan Karang Taruna.
“ Dengan adanya transformasi pergeseran fungsi dan tugas Posyandu ini, perlu dilakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus Posyandu agar dalam pelaksanaannya dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang baru, ” jelasnya.
Transformasi tersebut diharapkan mampu mengubah wajah Posyandu di Tapsel, dari sekadar tempat pelayanan kesehatan, menjadi simpul pelayanan dasar, penghimpun data dan pengaduan masyarakat, sekaligus penghubung antara kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah.
” Dengan demikian, persoalan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan diharapkan dapat lebih cepat teridentifikasi, diverifikasi dan diteruskan kepada OPD terkait untuk mendapatkan penanganan yang tepat sasaran, ” terangnya. (Wan)
