Wartalive.co.id – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR)
Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah
(TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, agar mampu
mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Satgas PRR memastikan pelaksanaan program rehabilitasi berjalan selaras
dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur,
hunian tetap (Huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan
layanan dasar.
Monitoring dilakukan Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR
melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat
daerah, yang dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi
terdampak bencana. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawalan
Satgas PRR agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat dapat
segera dikonversi menjadi pembangunan yang dirasakan langsung oleh
masyarakat.
Baca Juga : Pulihkan Akses Warga Simalungun, Satgas PRR Kawal Pembangunan Jembatan Permanen
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar
Rp144,67 miliar secara penuh. Dari jumlah tersebut, Rp2 miliar
dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran telah mencapai 17,35
persen atau sekitar Rp25,09 miliar, dengan penyerapan terbesar berada
pada sektor ekonomi. Sementara itu, sektor infrastruktur, pendidikan,
dan kesehatan masih berproses menyusul selesainya penyesuaian anggaran
dan DPA Perubahan pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan komitmennya untuk mempercepat
pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat
signifikan pada triwulan berjalan. Sasaran utama meliputi pembangunan
jalan, jembatan, irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar
yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak bencana.
Selain mengawal pemanfaatan anggaran, Satgas PRR juga mencermati
sejumlah pekerjaan yang masih membutuhkan percepatan. Di sektor
perumahan, lokasi pembangunan 180 unit Huntap telah ditetapkan sesuai
Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk). Lahan pembangunan
juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional
(BPN), sehingga pembangunan diharapkan dapat segera dimulai.
Di sektor pertanian, Pemkab Solok melaporkan terdapat 80 hektare sawah
yang mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan
dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan agar
status kerusakannya dapat disesuaikan sehingga memenuhi syarat
memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan produksi
pertanian sekaligus mengembalikan mata pencaharian masyarakat.
Lihat Juga : Kemnaker Apresiasi Partisipasi Perusahaan dalam Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 1 Tahun 2026
Hasil peninjauan lapangan juga menunjukkan normalisasi Sungai Saniang
Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai
sepanjang sekitar 15 kilometer masih menjadi kebutuhan mendesak untuk
mengurangi risiko banjir dan sedimentasi. Di sisi lain, rehabilitasi
pelayanan dasar juga terus berjalan, antara lain penanganan tujuh sistem
penyediaan air minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak,
serta percepatan penyelesaian berbagai infrastruktur publik yang masih
mengalami kerusakan.
“Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan
Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing.
Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian
terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak,” tulis Tim
Korwil Satgas PRR dalam laporannya. (Satgas PRR)
