Wartalive.co.id – Akademisi yang juga pengamat kebijakan publik, Dr. Suheri Harahap, M.Si, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Bobby Afif Nasution, yang berkomitmen melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2025 serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menurut Suheri, semangat efisiensi anggaran yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto harus ditindaklanjuti secara serius di tingkat daerah.
Ia juga menyoroti temuan anggaran janggal dalam APBD Sumut 2025, seperti alokasi belanja untuk tusuk gigi senilai Rp100 juta, yang menurutnya mencerminkan lemahnya pengawasan dan mentalitas birokrasi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga : Polres Medan Tangkap 156 Pelaku Narkotika Periode Maret-Mei, Satu Tersangka Dibawah Umur
“ Saya sangat mengapresiasi langkah cepat Pak Gubernur Bobby yang langsung mengevaluasi anggaran tak masuk akal tersebut. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran dan sejalan dengan visi Presiden untuk memberantas pemborosan dan potensi korupsi dalam APBN dan APBD, ” kata Suheri, Jumat (9/5/2025)
Lebih lanjut, Suheri juga mendukung ide Gubernur Bobby untuk mengembangkan BUMD sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Ia menilai gagasan membentuk BUMD bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan strategi inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terus bergantung pada dana APBD.
Menurutnya, membentuk BUMD hilirisasi seperti, tambang emas di Tapsel, Madina hilirisasi Inalum di Asahan yang merupakan potensi masing-masing Kabupaten/Kota sangat potensial untuk profit dan pelayanan publik.
Kedepan investasi di Sumut mendapat dukungan semua pihak dan masyarakat yang menjadi subjek pembangunan apalagi dengan adanya Kopdes Merah Putih nanti di setiap desa, yang akan mendapatkan hasil bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sehingga dana Pra Sejahtera, UMKM, PKH di desa bisa diganti lewat program riil dalam bidang potensi desa yang ada.
“ Model seperti Danantara bisa menjadi inspirasi untuk mengelola potensi besar di Sumut, seperti tambang emas di Batangtoru, Mandailing atau sektor migas di Langkat. Ini bukan hanya tentang profit, tetapi juga soal menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat, ” ungkap Suheri.
Sebelumnya, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026 Sumut di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Gubernur Bobby menargetkan investasi masuk ke Sumut sebesar Rp100 triliun per tahun.
Ia menekankan bahwa investasi akan menjadi penggerak utama indikator makro ekonomi daerah, seperti pengurangan angka pengangguran dan peningkatan PDRB per kapita.
Selain investasi, Bobby juga menyoroti pentingnya inovasi PAD dan penggabungan aset BUMD, seperti PDAM, untuk meningkatkan valuasi aset dan mempercepat intervensi terhadap masalah publik seperti kekurangan air bersih.
“ Jika PDAM Provinsi dan Kabupaten / Kota disatukan, kita bisa memiliki valuasi yang besar dan akses pembiayaan yang lebih kuat. Ini langkah strategis yang bisa menyelesaikan persoalan air dengan cepat, ” ujar Bobby di hadapan para kepala daerah.
Lihat Juga : Polda Sumut Beserta Jajaran Ungkap 322 Kasus Narkotika Periode Januari-Mei, Vape Liquid Jadi Modus Baru
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Sumut juga menandatangani beberapa MoU strategis, antara lain dengan BPS terkait Satu Data Indonesia, dengan KEK Sei Mangkei dan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengelolaan tenaga kerja, serta dengan Kemenkumham mengenai keadilan restoratif.
Gubernur Bobby juga menetapkan sejumlah target pembangunan makro Sumut untuk periode 2025-2029, di antaranya pertumbuhan ekonomi hingga 7,6 persen, PDRB per kapita Rp115,3 juta, penurunan kemiskinan hingga 2,82 persen, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan dan penurunan emisi gas rumah kaca.(Wan)
, Bobby Afif Nasution, yang berkomitmen melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2025 serta mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.){kind=link}