Wartalive.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Denpasar resmi meluncurkan integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (28/11/2025).
Peluncuran ini disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, beserta jajaran pemerintah Provinsi Bali.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyambut positif langkah Denpasar dalam menyatukan tiga basis data pokok pertanahan dan perpajakan.
Baca Juga : Menteri Nusron Serahkan Sertifikat Tanah di Bali
IIa menegaskan, integrasi tersebut telah terbukti membawa dampak signifikan bagi daerah yang lebih dulu menerapkannya.
“ Pengalaman Sragen dan Kota Tangerang, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nya langsung naik empat kali lipat. Nanti kalau nggak percaya, cek tahun depan. Begitu NIB dan NOP-nya di Denpasar terintegrasi, saya jamin PBB naik tanpa menaikkan tarif, ” ujar Nusron.
Menurutnya, integrasi data akan memberi manfaat langsung bagi pemerintah daerah, terutama dalam optimalisasi penerimaan PBB.
“ Untuk Bapak/Ibu nyari PBB, tidak perlu menaikkan NJOP. Langkah yang dilakukan Denpasar ini sudah betul, NIK, NIB, dan NOP jadi satu integrasi, ” tambahnya.
Di kesempatan berbeda, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar, Mulyadi, menjelaskan, integrasi tiga data tersebut bertujuan memperkuat kualitas data pertanahan, mempercepat layanan, serta meningkatkan kolaborasi antara BPN dan pemerintah daerah.
“ Integrasi ini bagian dari upaya meningkatkan integritas pertukaran data agar lebih optimal. Ini akan berimplikasi pada layanan yang lebih cepat, termasuk validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pendaftaran tanah maupun pemeliharaan data, ” jelasnya.
Mulyadi menambahkan, integrasi data akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan pencatatan yang lebih akurat, potensi kesalahan BPHTB dapat diminimalkan, termasuk praktik pengurangan nilai pajak secara tidak sah.
“ Akurasi data perpajakan akan meningkat sehingga pelayanan maupun pengawasan pajak daerah menjadi jauh lebih efektif, ” ungkapnya.
Bagi masyarakat, integrasi NIB, NOP, dan NIK memastikan kejelasan, transparansi dan kemudahan dalam mengakses layanan pertanahan dan masyarakat dapat melakukan verifikasi data secara mandiri melalui geoportal maupun aplikasi Sentuh Tanahku.
Lihat Juga : UIN Syahada Galang Donasi untuk Bencana Tabagsel
“ Pemerintah daerah juga memiliki portal tersendiri yang bisa digunakan masyarakat untuk memantau proses layanan, ” ujarnya.
Menurutnya, peluncuran integrasi NIB, NIK dan NOP di Denpasar menjadi langkah penting dalam digitalisasi layanan pertanahan di Bali.
Pemerintah berharap inovasi ini mampu mempercepat layanan, meningkatkan akurasi data, serta memberikan manfaat ekonomi nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat, ” terangnya. (Wan/LB)
 Denpasar resmi meluncurkan integrasi Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB), Nomor Objek Pajak (NOP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), bersamaan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Jumat (28/11/2025).){kind=link}