Wartalive.co.id, TAPANULI SELATAN – Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H. Gus Irawan Pasaribu menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapsel dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui penguatan sinergi lintas sektor, perlindungan hak anak, serta pemberantasan narkoba, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta berbagai bentuk ketidakadilan gender.
Penegasan itu disampaikan Gus Irawan saat menghadiri kegiatan Penguatan Gugus Tugas KLA yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) Daerah Kabupaten Tapsel, di Aula Sarasi, Lantai III Kantor Bupati Tapsel, Sipirok, Senin (19/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Tapsel H. Sofyan Adil Siregar, para asisten, pimpinan OPD, Camat, unsur TP PKK kecamatan dan desa, serta Forum Anak Kabupaten Tapsel.
Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Tapsel Layak Anak.
Baca Juga: Pulihkan Ekonomi Pasca Bencana, Gus Irawan Ajak Warga Bergerak
Dalam sambutannya, Gus Irawan menekankan, Kabupaten Layak Anak bukan sekadar mengejar predikat atau memenuhi indikator penilaian pemerintah, melainkan bentuk tanggung jawab nyata untuk memastikan setiap anak memperoleh haknya, terlindungi dari kekerasan, serta memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
“ Ini bukan perang dengan senjata. Ini perang melawan narkoba, berbagai penyakit sosial di masyarakat, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketidakadilan yang masih terjadi di lingkungan kita, ” tegasnya.
Menurut Gus Irawan, persoalan narkoba, kekerasan dan ketidakadilan saling berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Kemiskinan, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, serta lemahnya perlindungan dapat meningkatkan risiko kekerasan, eksploitasi dan pengabaian hak-hak anak.
Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat langkah pencegahan melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, penguatan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penciptaan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Bupati juga menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin masa depan anak-anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan mengalami persoalan pengasuhan.
Ia mencontohkan Sekolah Rakyat sebagai salah satu bentuk kehadiran negara untuk membuka akses pendidikan sekaligus memberikan dukungan kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus.
“ Tidak boleh kita melihat anak hanya dari siapa orang tuanya atau bagaimana kondisi keluarganya. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, perlindungan dan masa depan yang lebih baik, ” ujarnya.
Selain perlindungan anak, Gus Irawan menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola data dan digitalisasi untuk meningkatkan capaian Kabupaten Layak Anak.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan program pemenuhan hak dan perlindungan anak dilaksanakan secara terukur, terdokumentasi, serta dilaporkan sesuai mekanisme penilaian.
Seluruh pihak turut bersepakat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun kerja sama berkelanjutan demi memastikan setiap anak di Tapsel memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang secara optimal.
Ia juga meminta koordinasi antar lembaga diperkuat agar data pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, kondisi anak dan penanganan kasus kekerasan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“ Laksanakan program sesuai kebutuhan, kemudian buktikan dan laporkan. Sekarang penilaian berbasis bukti. Jangan sampai kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi tidak tercatat dalam sistem sehingga hasilnya tidak mencerminkan pekerjaan yang sebenarnya, ” katanya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Tapsel Chairul Rizal Lubis dalam pemaparannya menjelaskan, penilaian KLA mencakup lima aspek utama, yakni hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang.dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.
Menurutnya, pemenuhan indikator tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah, mulai dari dinas pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pekerjaan umum, Kecamatan, hingga Pemerintah Desa.
Dalam pemaparan capaian penilaian, Kabupaten Tapsel mencatat hasil penilaian mandiri KLA sebesar 804 poin, sedangkan hasil verifikasi administrasi mencapai 59,23 persen.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki indikator yang belum optimal, termasuk kelengkapan dokumen, kualitas data.dan pelayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
Chairul Rizal menegaskan, setiap kasus kekerasan terhadap anak harus ditangani secara serius.
” Tidak boleh ada anak yang diabaikan hanya karena jumlah kasus yang ditemukan sedikit atau persoalannya belum tercatat dalam laporan resmi, ” tegasnya.
Sementara narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Andi, menjelaskan, Kabupaten Layak Anak merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menekankan, keberhasilan KLA membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media massa, organisasi profesi, lembaga masyarakat dan Forum Anak.
Lihat Juga: CINTA SEPTRINI, PEMAIN KEBANGGAAN TABAGSEL PERKUAT TIM BOLA TANGAN SUMATERA UTARA DI KEJURNAS 2026
Upaya tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga, diperkuat di tingkat desa atau kelurahan, hingga menjadi gerakan bersama di tingkat Kabupaten.
Andi juga mengingatkan pentingnya ketepatan data dan kelengkapan bukti dukung dalam proses penilaian.
Setiap program yang dilaporkan harus sesuai dengan indikator, memiliki dokumentasi yang jelas, serta menunjukkan pelaksanaan nyata di lapangan.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Tapsel Layak Anak.
Komitmen ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga vertikal, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan, dunia usaha, lembaga masyarakat, media massa, organisasi profesi, dan Forum Anak Kabupaten Tapsel.
Melalui komitmen tersebut, seluruh pihak menyatakan kesediaan menjamin pemenuhan hak anak tanpa diskriminasi, melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perkawinan anak, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan dan lingkungan yang aman.
” Komitmen itu juga mencakup penciptaan keluarga harmonis dan ramah anak, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan anak, pemberian ruang partisipasi bagi anak dalam pembangunan sesuai usia dan kematangannya, serta pengintegrasian kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap kebijakan pembangunan, ” terangnya. (Wan)
